JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mencabut permohonan pencekalan terhadap Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono untuk bepergian ke luar negeri.&nbsp; Sebelumnya, Victor telah dicekal terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pajak di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan periode 2016-2020 sejak 14 November 2025 lalu.&nbsp; "Benar, terhadap yang bersangkutan telah dimintakan pencabutan (pencekalan ke luar negeri)," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna saat dikonfirmasi, dikutip pada Senin 1 Desember 2025.&nbsp; Namun, ia tak menjelaskan lebih rinci mengenai alasan pencabutan pencekalan terhadap Victor. Anang menyebut bahwa alasannya karena penyidik menilai jika Victor kooperatif.&nbsp; "Dikarenakan menurut penyidik yang bersangkutan kooperatif," katanya.&nbsp; Selain itu, Anang juga tak menjelaskan kapan pencabutan dilakukan. Termasuk apakah Victor telah diperiksa dalam kasus tersebut atau belum.&nbsp; Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembayaran&nbsp;pajak&nbsp;yang diduga dilakukan salah satu oknum pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2016-2020.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dalam kasus ini, penyidik menemukan adanya dugaan suap atau imbalan kepada oknum pegawai pajak untuk mengurangi besaran pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang.&nbsp; &nbsp; Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD) dan empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.&nbsp; &nbsp; Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu 23 November 2025.&nbsp; &nbsp; Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

Dinilai Kooperatif, Kejagung Cabut Permohonan Pencekalan Bos Djarum Terkait Korupsi Pajak

Berita Terkait

Berita Rekomendasi