TAPANULI, REQnews - Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu menjadi sorotan usai Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto secara terbuka meminta maaf kepadanya usai meninjau lokasi <a href="https://www.reqnews.com/read/news/92062/tangani-dampak-longsor-dan-banjir-di-sumatera-barat-pemerintah-prioritaskan-keselamatan-dan-pemulihan-akses">bencana banjir </a>di Batang Toru.Ternyata sorotan tidak hanya karena peristiwa ini melainkan ungkapan Bupati Gus Irawan terkait surat Kemenhut terkait penebangan liar. Saat itu bupati yang melakukan wawancara dengan salah satu media online menegaskan bahwa beberapa langkah awalnya sudah dilakukan Pemkab sebelum terjadi banjir bandang Batang Toru.&nbsp;Pada Juli 2025, ia mengungkapkan bahwa Pemkab menerima surat dari Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan.Adapun isi suratnya yakni menghentikan sementara Pengelolaan Hak Atas Tanah (PHAT), yaitu kerja sama korporasi–masyarakat untuk mengambil kayu. Pihaknya menilai jika penghentian aktivitas penebangan merupakan langkah tepat menjaga hutan.&nbsp;Maka, instruksi ini diteruskan melalui edaran kepada camat dan lurah. Namun informasi ini tidak bertahan lama karena pada Oktober, izin penebangan kembali dibuka.&nbsp;“Padahal saya sudah senang, karena aktivitas itu sangat berpotensi merusak lingkungan,” kata Gus Irawan.&nbsp;Surat keberatan pun dikirimkan Pemkab Tapsel kepada Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari pada 14 November. Namun kerja sama korporasi dan masyarakat ternyata sudah beroperasi sejak awal November.&nbsp;Gus Irawan menegaskan bahwa kejadian ini menjadi evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan. Ia menilai jika perizinan yang tidak sinkron bisa berdampak pada keselamatan warga di hilir.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Geger Bupati Gus Irawan Ungkap Surat Kemenhut Perihal Penebangan Liar, Senang Awalnya Stop Tiba-tiba Dibuka Kembali

Berita Terkait

Berita Rekomendasi