JAKARTA, REQnews - Tim Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkap kasus pembalakan liar atau illegal logging&nbsp;di Kepulauan&nbsp;Mentawai, Sumatra Barat (Sumbar).&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan potensi kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp447 miliar.&nbsp; “Total potensi kerugian negara yakni sebesar Rp447.094.787.281, termasuk&nbsp;dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan senilai Rp1.443.468.404,” kata Anang dalam keterangannya pada Selasa 2 Desember 2025.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa nilai tersebut meliputi dampak potensi bencana hidrologis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan akibat penebangan pohon tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat oleh PT BRN.&nbsp; Dalam kasus ini, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) menetapkan satu tersangka berinisial IM selaku Direktur Utama PT BRN sebagai penanggung jawab operasional.&nbsp; Penetapan tersangka dilakukan pada pada 2 Oktober 2025. Saat ini, tersangka pun telah siap dilimpahkan ke proses peradilan.&nbsp; Dalam kasus ini, barang bukti yang turut dilimpahkan yaitu ada 17 alat berat, 9 mobil logging truck, 2.287 batang (terdiri dari 90 batang kayu dengan total volume 453,62 m3, 1 unit kapal tugboat TB. Jenebora serta, 1 unit kapal tongkang TK. Kencana Sanjaya (muatan kayu bulat sebanyak 1.199 batang dengan volume 5.342,45 m3.&nbsp; Sebelumnya, pengamanan barang bukti dilakukan dalam operasi penindakan pelanggaran hukum kehutanan oleh Tim Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan bersama Tim Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH).&nbsp; "Pelanggaran tersebut karena dugaan melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan diluar pemegang hak atas tanah (PHAT) dan di dalam kawasan hutan produksi di Desa Betumonga, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat," kata Anang.&nbsp; Ia mengatakan bahwa saat ini, tersangka ditahan di Rutan Sumatera Barat, sedangkan barang bukti diamankan di tempat kejadian perkara.&nbsp; Sebagai informasi, kegiatan Satgas PKH dalam penertiban hutan di Pulau Mentawai dilakukan berdasarkan data pendukung dari Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kehutanan, BPKP, Kejaksaan serta investigasi dan laporan masyarakat Mentawai.&nbsp; Pejabat yang hadir dalam kegiatan ini yaitu Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho, Direktur D pada JAM PIDUM Sugeng Riyanto.&nbsp; Kemudian, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Agus Sahat ST Lumban Gaol, Kepala Satgas Garuda Mayjen TNI Dody Triwinarto, Direktur Penindakan Hukum Kementerian Kehutanan Rudianto Saragih Napitu beserta seluruh jajaran terkait.

Kasus Pembalakan Liar di Mentawai Sumbar Rugikan Negara Capai Rp447 Miliar!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi