NEW YORK, REQNews - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa, 2 Desember 2025, kembali menyoroti kebijakan Israel di kawasan Suriah. Dalam sidang di New York, lembaga itu mengadopsi sebuah resolusi yang menegaskan pendudukan berkelanjutan Israel di wilayah Suriah dan aneksasi de facto atas Dataran Tinggi Golan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional.Resolusi yang diinisiasi Mesir tersebut lolos dengan dukungan mayoritas: 123 negara memilih setuju, sementara tujuh negara menolak dan 41 lainnya memilih abstain. Dukungan besar itu, menurut sejumlah diplomat, mencerminkan kekhawatiran banyak negara terhadap stagnasi proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.Isi resolusi menegaskan kembali bahwa keputusan Israel pada 14 Desember 1981 yang memaksakan hukum, yurisdiksi, dan pemerintahan Israel atas Dataran Tinggi Golan tidak sah dan “batal demi hukum”. Majelis Umum meminta Israel menarik seluruh pasukannya dari wilayah yang diduduki, dengan merujuk pada batas-batas sebelum 4 Juni 1967.“Menuntut sekali lagi agar Israel menarik pasukannya dari seluruh wilayah Golan Suriah yang diduduki berdasarkan batas waktu 4 Juni 1967 sebagai implementasi dari resolusi Dewan Keamanan yang sesuai,” demikian salah satu poin dalam dokumen tersebut.Resolusi itu juga menyebut bahwa pendudukan Israel beserta pencaplokan wilayah yang menyertainya menjadi hambatan utama dalam upaya mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh di kawasan. Para pengamat menilai, dengan kembali diadopsinya resolusi ini, PBB ingin menegaskan posisi hukum internasional meskipun situasi di lapangan tak menunjukkan perubahan berarti.

PBB Desak Israel Angkat Kaki dari Golan Suriah

Berita Terkait

Berita Rekomendasi