JAKARTA, REQnews - Pemerintah dan Komisi III DPR sepakat Rancangan Undang-undang (RUU) Penyesuaian Pidana untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna dan segera disahkan.&nbsp; Keputusan tersebut diambil usai dilakukan rapat pengambilan tingkat I RUU Penyesuaian Pidana bersama Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej pada Selasa 2 Desember 2025.&nbsp; Pimpinan rapat yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soedir pun menanyakan kepada para fraksi yang hadir, dan mereka menyetujuinya. Tetapi, Fraksi PKB menyatakan setuju dengan catatan.&nbsp; "Kita minta persetujuan dari masing-masing anggota fraksi yang hadir di sini bahwa pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, setuju ya?" kata Dede dikutip pada Rabu 3 Desember 2025.&nbsp; "Setuju," jawab para anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut.&nbsp; Selanjutnya, Dede pun mengetuk palu sebagai tanda RUU Penyesuaian Pidana disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.&nbsp; Sebelumnya, Wamenkum Eddy Hiariej menyebut bahwa penyusunan RUU Penyesuaian Pidana penting dilakukan sebagai penyesuaian ketentuan pidana.&nbsp; “Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan pidana berjalan dalam sistem hukum yang terpadu, konsisten, dan modern, serta untuk mencegah ketidakpastian dan tumpang tindih pengaturan,” kata Eddy.&nbsp; Eddy menjelaskan RUU Penyesuaian Pidana terdiri atas tiga bab yang terdiri dari 35 pasal penyesuaian UU di luar KUHP, penyesuaian perda dengan KUHP, dan ada sejumlah pembetulan.&nbsp; "Tiga bab, satu, penyesuaian antara UU di luar KUHP, ini mengenai ketentuan pidana. Dua, penyesuaian perda dengan KUHP nasional," ujarnya.

Pemerintah-Komisi III DPR Sepakat RUU Penyesuaian Pidana Disahkan di Rapat Paripurna

Berita Terkait

Berita Rekomendasi