JAKARTA, REQnews - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Djaka Budi Utama buka suara terkait dengan kasus dugaan korupsi yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).&nbsp; Djaka membenarkan bahwa Kejagung telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait dugaan korupsi ekspor limbah minyak kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME).&nbsp; Meski demikian, ia menegaskan bahwa kasus yang tengah diusut tersebut adalah kasus lama yang terjadi pada periode 2021-2024.&nbsp; “Itu kasus lama masalah sawit dan turunannya. Tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau nggak salah,” kata Djaka kepada wartawan di Jakarta pada Rabu 3 Desember 2025.&nbsp; Proses pemeriksaan yang tengah berjalan tak hanya dilakukan di lingkungan kantor wilayah (kanwil) Bea dan Cukai, namun di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kasus tersebut.&nbsp; “Tidak hanya di beberapa kantor wilayah bea cukai yang berkaitan dengan ekspor sawit. Dan itu masih berproses,” katanya.&nbsp; Menurutnya, penggeledahan yang dilakukan oleh Kejagung tak lamgsung diartikan sebagai bukti bahwa personel Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melakukan pelanggaran, karena proses masih berjalan.&nbsp; Djaka pun memastikan pihaknya tetap memberikan dukungan kepada pegawai Bea dan Cukai yang menjalani pemeriksaan.&nbsp; “Tentunya kita belum tentu menjudge bahwa personil dari bea cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai bea cukai yang diperiksa,” ujarnya.&nbsp; Diketahui, penyidik Direktorat Jampidsus Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022-2024.&nbsp; &nbsp; Penyidik juga telah menggeledah lima lokasi, termasuk Kantor Bea Cukai hingga rumah pejabat Bea Cukai.&nbsp;Lokasi penggeledahan juga dilakukan di luar wilayah Jakarta pada 22 Oktober 2025 lalu.&nbsp; &nbsp; Dalam kasus ini, Kejagung setidaknya telah memeriksa lebih dari 40 saksi. Namun, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka.&nbsp; &nbsp; Penyidik juga melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negaranya.

Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai Terkait Korupsi POME, Dirjen Djaka: Kasus Lama

Berita Terkait

Berita Rekomendasi