JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 bertambah menjadi Rp 2,1 triliun.&nbsp; "Total kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun," kata Direktur Penuntutan Direktorat Jampidsus Kejagung, Riono Budisantoso, di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Senin 8 Desember 2025.&nbsp; Diketahui, kasus tersebut kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Sebelumnya, Kejagung menyebut bahwa kerugian negara dalam kasus tersebut nilainya Rp 1,9 triliun.&nbsp; Lebih lanjut, Riono menjelaskan bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara, diperoleh angka kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.719,74 (Rp1,5 triliun).&nbsp; "Pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp 621.387.678.730,00 (Rp 621 miliar)," katanya.&nbsp; Dalam kasus ini, para tersangka yang telah dilimpahkan yaitu ada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM) periode 2019-2024, Ibrahim Arief (IA) atau IBAM yang merupakan konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020.&nbsp;&nbsp; Kemudian, Mulyatsyah (MUL) selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah periode 2020-2021, dan Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran.&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sementara itu, satu tersangka lainnya atas nama Jurist Tan (JT) selaku mantan staf khusus Nadiem Makarim belum dilimpahkan karena masih buronan dan diduga berada di luar negeri.&nbsp;&nbsp; Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).&nbsp; "Hasil penyidikan mengungkap bahwa saudara Nadiem Makarim diduga memerintahkan perubahan hasil kajian tim teknis," kata Riono.&nbsp; Ia mengatakan bahwa awalnya tim teknis telah melaporkan kepada Nadiem Makarim selaku menteri bahwa spesifikasi teknis pengadaan peralatan TIK tahun 2020 tidak boleh mengarah pada sistem operasi tertentu.&nbsp; Tetapi, kajian itu kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS sehingga mengarah langsung pada pengadaan Chromebook.&nbsp; "Perlu diketahui bahwa pada tahun 2018, Kemendikbudristek pernah melakukan pengadaan Chromebook dengan sistem operasi Chrome dan penerapannya dinilai gagal. Namun, pengadaan serupa kembali dilakukan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 tanpa dasar teknis yang objektif," ujarnya.&nbsp; Atas perbuatannya itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP.

Kejagung Ungkap Kerugian Negara di Kasus Korupsi Chromebook Capai Rp2,1 Triliun

Berita Terkait

Berita Rekomendasi