JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan persidangan mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dan kawan-kawan (dkk) tak akan terganggu, meski tersangka Jurist Tan masih menjadi buronan.&nbsp; "Tidak akan terpengaruh dengan ketiadaan satu orang pelaku yang berstatus buron tersebut," kata Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejagung Riono Budisantoso dikutip pada Selasa 9 Desember 2025.&nbsp; Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menyerahkan berkas perkara dan dakwaan atas nama empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 8 Desember 2025.&nbsp; mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM) periode 2019-2024, Ibrahim Arief (IA) atau IBAM yang merupakan konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020.&nbsp; &nbsp; Kemudian, Mulyatsyah (MUL) selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah periode 2020-2021, dan Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran.&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Sementara itu, satu tersangka lainnya atas nama Jurist Tan (JT) selaku mantan staf khusus Nadiem Makarim belum dilimpahkan karena masih buronan dan diduga berada di luar negeri.&nbsp; &nbsp; "Memang satu pelaku di luar yang kami limpahkan hari ini itu masih berstatus buron, ya. Belum kami temukan. Penyidik belum menemukan yang bersangkutan sehingga belum bisa dilakukan penyelesaian penyidikan," kata Riono.&nbsp; Meski demikian, ia pun memastikan bahwa empat tersangka yang telah dilimpahkan berkasnya sudah diusut berdasarkan bukti kuat.&nbsp; "Sudah memenuhi alat bukti dan dapat dibuktikan secara meyakinkan nanti di pengadilan," katanya.&nbsp; Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).&nbsp;&nbsp; "Hasil penyidikan mengungkap bahwa saudara Nadiem Makarim diduga memerintahkan perubahan hasil kajian tim teknis," kata Riono.&nbsp;&nbsp; Ia mengatakan bahwa awalnya tim teknis telah melaporkan kepada Nadiem Makarim selaku menteri bahwa spesifikasi teknis pengadaan peralatan TIK tahun 2020 tidak boleh mengarah pada sistem operasi tertentu.&nbsp;&nbsp; Tetapi, kajian itu kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS sehingga mengarah langsung pada pengadaan Chromebook.&nbsp;&nbsp; "Perlu diketahui bahwa pada tahun 2018, Kemendikbudristek pernah melakukan pengadaan Chromebook dengan sistem operasi Chrome dan penerapannya dinilai gagal. Namun, pengadaan serupa kembali dilakukan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 tanpa dasar teknis yang objektif," ujarnya.&nbsp;&nbsp; Atas perbuatannya itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP.

Jurist Tan Masih Buron, Kejagung Pastikan Tak Ganggu Persidangan Nadiem dkk

Berita Terkait

Berita Rekomendasi