JAKARTA, REQnews - Penyidik Bareskrim Polri memeriksa sejumlah saksi terkait laporan dugaan penyerobotan tanah adat oleh PT Murni Nusantara Mandiri (MNM) di Merauke, Papua Selatan pada Rabu 10 Desember 2025.&nbsp; Sebelumnya, kasus dugaan tindak pidana perkebunan dan penyerobotan tanah adat itu dilaporkan oleh Pejuang Lingkungan dan Masyarakat Adat Yei, Vincen Kwipalo ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.&nbsp; Vincen pun diperiksa selama kurang lebih enam jam oleh penyidik. Tim kuasa hukum juga turut menghadirkan dua orang saksi lainnya yaitu berinisial GC dan W.&nbsp; "Saya datang, karena ruang kehidupan kami hancur dirusak oleh PT MNM. Area yang diserobot perusahaan luasnya sudah hampir 48 hektare," kata Vincen di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan dikutip pada Kamis 11 Desember 2025.&nbsp; "Hutan tersebut tidak hanya hak saya pribadi, tapi juga milik anak dan cucu-cucu saya. Saya tidak ingin meninggalkan bencana bagi generasi berikutnya. Polri harus segera memberikan keadilan bagi kami dengan menghukum perusahaan," tambahnya.&nbsp; Kuasa hukum Vincen Kwipalo dari Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay mendesak pihak kepolisian untuk serius mengusut perkara ini demi menegakkan hukum dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat.&nbsp; “Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia ini, permintaan kami tidak muluk-muluk. Kami ingin Polri segera menindaklanjuti kasus Vincen Kwipalo dengan memanggil pimpinan PT MNM," kata Emanuel Gobay.&nbsp; Menurutnya, hal itu dilakukan agar PT MNM dapat mempertanggungjawabkan tindakan penyerobotan tanah yang mereka lakukan.&nbsp; "Ini adalah masalah yang penting dan mendesak untuk penegakan hukum juga pelindungan hak asasi manusia para korban PSN (Proyek Strategis Nasional)," kata dia.&nbsp; Sementara itu, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia yang tergabung dalam tim kuasa hukum Vincen Kwipalo, Sekar Banjaran Aji mengatakan bahwa duka atas bencana banjir di Sumatera seharusnya menjadi alarm keras bagi seluruh pihak untuk berhenti merusak hutan.&nbsp; "Kita tentu tidak mau bencana ekologis kembali terulang. Penegak hukum punya fungsi sentral untuk menjaga hutan dengan menindak tegas pelaku perusakan hutan. Kasus dugaan penyerobotan tanah adat oleh PT MNM dapat menjadi panggung pembuktian, apakah Polri benar-benar mampu menegakan hukum dan melindungi hutan Papua untuk mencegah bencana berikutnya?," kata Sekar.&nbsp; Diketahui, tahapan ini merupakan langkah awal yang amat krusial bagi kelanjutan perjuangan Vincen Kwipalo dalam mempertahankan tanah adat dan melindungi wilayah kehidupan marga Kwipalo dari perusahaan yang menggarap proyek strategis nasional (PSN) kebun tebu tersebut.&nbsp; Proses pemeriksaan kasus dugaan penyerobotan tanah adat oleh PT MNM ini akan dilanjutkan kembali pada bulan Januari 2026 mendatang. &nbsp;

Bareskrim Periksa Sejumlah Saksi Dugaan Penyerobotan Tanah Adat oleh PT MNM di Merauke

Berita Terkait

Berita Rekomendasi