JAKARTA, REQnews - Persatuan Purnawirawan Polri mengusulkan agar penunjukan jabatan Kapolri menjadi hak prerogatif presiden tanpa perlu melibatkan DPR RI.&nbsp; Usulan tersebut disampaikan oleh perwakilan Purnawirawan Polri yaitu mantan Kapolri Da'i Bachtiar usai melakukan audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.&nbsp; "Tadi disinggung adalah bahwa pemilihan Kapolri itu kan Presiden toh, hak prerogatifnya Presiden," kata Da'i di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat dikutip pada Minggu 14 Desember 2025.&nbsp; "Tetapi, Presiden harus mengirimkan ke DPR untuk meminta persetujuan. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Apakah masih perlu aturan itu?" tambahnya.&nbsp; Ia mengatakan kewenangan prerogatif presiden dalam memilih calon kapolri sudah cukup memenuhi persyaratan, sehingga tak perlu melalui DPR.&nbsp; “Tidak perlu membawa ke forum politik begitu, melalui DPR,” kata Da'i Bachtiar.&nbsp; Pihaknya menilai dengan dilibatkannya DPR, dapat membebani calon kapolri usai dipilih, karena ada potensi bagi jasa mereka.&nbsp; "Walaupun tujuannya baik ya, kontrol kepada kekuasaan prerogatif dari Presiden. Tapi juga ada implisit, ada ikutannya. Nah, ini yang tadi juga didiskusikan," kata dia.&nbsp; Untuk itu, Da'i Bachtiar berharap agar usulan ini bisa disetujui oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri.&nbsp; “Karena komisi tidak hanya mendengar dari kami kan, mungkin juga dari pihak-pihak lain. Itu menjadi kewenangan komisi nanti,” ujarnya.

Purnawirawan Polri Usul Jabatan Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden, Tanpa Libatkan DPR

Berita Terkait

Berita Rekomendasi