JAKARTA, REQNews &nbsp;— Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menerima laporan mengenai dugaan keterlibatan pejabat dan anggota TNI serta Polri dalam praktik penyelundupan ilegal. Informasi itu, menurut Prabowo, berasal dari laporan internal penegak hukum dan institusi keamanan sendiri.Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin, 15 Desember 2025. Di hadapan para menteri dan wakil menteri, ia meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas anggota yang diduga melindungi kegiatan ilegal.“Saya dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat dan petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi,” kata Prabowo.Prabowo menyebut praktik penyelundupan tak berdiri sendiri. Ia mengaitkannya dengan persoalan lain seperti pembalakan liar, tambang ilegal, dan pemalakan yang menurutnya masih marak meski aparat keamanan telah dikerahkan. Dalam situasi itu, ia menilai masih ada oknum yang tidak menghormati hukum.Pernyataan Presiden ini membuka kembali pertanyaan lama mengenai efektivitas pengawasan internal di tubuh aparat keamanan. Selama bertahun-tahun, isu keterlibatan oknum aparat dalam kejahatan terorganisasi mulai dari penyelundupan hingga eksploitasi sumber daya alam kerap mencuat, namun jarang berujung pada pembongkaran menyeluruh.Prabowo menekankan bahwa penyelundupan ilegal telah menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian negara. Ia menyinggung kasus penyelundupan timah di Bangka Belitung yang, menurutnya, berlangsung lama dan menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.Di luar soal aparat, Prabowo juga mengingatkan peran korporasi dalam pusaran kejahatan ekonomi. Ia menegaskan negara tidak boleh tunduk pada kepentingan bisnis, meskipun mengakui peran penting sektor swasta dalam pembangunan.“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara,” ujar Prabowo. Menurut dia, negara harus tetap memegang kendali atas penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya.Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai identitas oknum aparat yang dimaksud maupun kasus penyelundupan yang sedang ditangani. Namun pernyataan terbuka Presiden itu menjadi sinyal bahwa praktik ilegal yang melibatkan aparat negara kini berada dalam sorotan langsung Istana.

Jejak Aparat dalam Penyelundupan, Prabowo Perintahkan Penindakan Tegas

Berita Terkait

Berita Rekomendasi