JAKARTA, REQnews - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tengah menghitung nilai kerugian negara dari kerusakan lingkungan yang diduga menjadi penyebab bencana banjir bandang dan tanah longor di Wilayah Sumatra.&nbsp; Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah mengatakan bahwa nilai kerugian tersebut nantinya akan dibebankan kepada masing-masing perusahaan untuk membayar.&nbsp; "Satgas PKH akan memberi beban kewajiban pemulihan keadaan sebagai dampak dari bencana yang terjadi kepada pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban," kata Febrie di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan dikutip pada Selasa 16 Desember 2025.&nbsp; Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memproses seluruh perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Satgas PKH juga akan melakukan evaluasi izin serta menuntut kerugian lingkungannya.&nbsp; Lebih lanjut, Febrie mengatakan jika Satgas PKH saat ini .asih mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran.&nbsp; Dugaan pelanggarannya yaitu karena tidak adanya perizinan serta buruknya tata kelola izin hingga menyebabkan kerusakan lingkungan.&nbsp; "Kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencatat terdapat 31 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir bandang dan longsor di Wilayah Sumatra yaitu Aceh, Sumatra Barat, hingga Sumatra Utara.&nbsp;&nbsp; Dansatgas PKH Mayjen TNI Dody Triwinarno mengatakan bahwa di Wilayah Aceh yang paling terdampak secara langsung oleh sembilan PT.&nbsp;&nbsp; "Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS (Daerah Aliran Sungai), itu ada 9 PT," kata Dody.&nbsp; Kemudian, ia mengatakan bahwa terdapat delapan pihak Pemegang Hak atas Tanah (PHT) yang diduga melakukan pelanggaran di Wilayah Sumatra Utara ada DAS di Batang Toru, Sungai Garoga, Langkat.&nbsp;&nbsp; Selanjutnya, Dody mengatakan bahwa Satgas PKH di Wilayah Sumatra Barat mencatat ada perusahaan lokal yang dekat dengan aliran sungai diduga menyebabkan bencana.&nbsp;&nbsp; "Dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari tiga wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab," ujarnya.&nbsp;&nbsp; Ketua Pelaksana Satgas PKH yang juga Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menegaskan akan memproses pidana bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran.&nbsp;&nbsp; "Bahwa Satgas PKH sudah melakukan langkah-langkah identifikasi perbuatan pidana dan selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana yang terjadi," kata Febrie.&nbsp;&nbsp; Pihaknya menggandeng Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Kehutanan dan Kejaksaan dalam mengusut kasus tersebut. Bareskrim juga telah bergerak menangani salah satu perusahaan yaitu PT TBS.&nbsp;&nbsp; "Kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi," ujarnya. &nbsp;

Satgas PKH Masih Hitung Kerugian Kerusakan Lingkungan Penyebab Bencana di Sumatra

Berita Terkait

Berita Rekomendasi