JAKARTA, REQnews - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari praktik importasi ilegal pakaian bekas atau thrifting.&nbsp; Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan dua orang pemilik gudang di Bali ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp; Ade Safri menyebut bahwa kedua tersangka tersebut berinisial ZT dan SB yang diduga melakukan impor pakaian bekas dari luar negeri secara ilegal sejak 2021 hingga 2025.&nbsp; “Importasi dilakukan dari Korea Selatan melalui Malaysia dengan tujuan akhir wilayah Tabanan, Bali,” kata Ade Safri saat konferensi pers di GOR Ngurah Rai, Bali, Senin 15 Desember 2025.&nbsp; Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, nilai transaksi impor ilegal tersebut mencapai sekitar Rp669 miliar.&nbsp; Selain itu, kata dia, penyidik menemukan aliran dana ke luar negeri dengan nilai sekitar Rp367 miliar yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan.&nbsp; Ade Safri menjelaskan jika uang hasil tindak pidana tersebut digunakan untuk membeli dan menguasai sejumlah aset, antara lain kendaraan roda empat, bus, serta disimpan dalam rekening bank atas nama para tersangka.&nbsp; Selanjutnya, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersebut dengan total nilai sekitar Rp22 miliar.&nbsp; Ade Safri mengatakan jika kedua tersangka telah ditahan di Rutan Polresta Denpasar sejak 13 Desember 2025. Kemudian, terhitung sejak 15 Desember 2025 penahanan keduanya dipindahkan ke Rutan Bareskrim Polri.&nbsp; Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan Pasal 111 juncto Pasal 47 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.&nbsp; Keduanya juga dikenakan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 64 KUHP.&nbsp; Pengungkapan kasus ini melibatkan koordinasi lintas instansi, antara lain Kementerian Perdagangan, PPATK, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta aparat kepolisian di daerah. Bareskrim menyatakan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri pihak lain yang terlibat.

Bareskrim Bongkar TPPU Impor Pakaian Bekas Ilegal, Nilai Transaksi Capai Rp669 Miliar!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi