JAKARTA, REQnews - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menandatangani Nota Kesepahaman untuk dalam persiapan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.&nbsp; Kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 16 Desember 2025 hari ini.&nbsp; "Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan MoU, dilanjutkan dengan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) terkait sinergitas, pemahaman dalam hal pelaksanaan KUHP dan KUHAP yang baru," kata Sigit kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan.&nbsp; Ia mengatakan kerja sama tersebut menunjukkan semangat sinergitas, soliditas bagi kedua pihak untuk bersama-sama bisa melaksanakan amanat dan harapan dari KUHP dan KUHAP baru.&nbsp; "Untuk betul-betul bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Karena memang di KUHP maupun KUHAP yang baru, mengatur banyak hal yang tentunya selama ini diharapkan oleh masyarakat," kata dia.&nbsp; Khususnya, kata dia, masyarakat-masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan proses penyelesaian hukum yang sesuai dengan harapan, kearifan lokal, maupun situasi dan kondisi yang ada.&nbsp; "Maupun bagaimana kita tetap komit untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun," katanya.&nbsp; Di sisi lain, Sigit mengatakan kerja sama tersebut juga mencerminkan bagaimana Kepolisian dan Kejaksaan agar berjalan selaras, satu frekuensi, satu pikiran.&nbsp; Menurutnya, hal itu dilakukan agar bisa bersama-sama melaksanakan semangat dari KUHP dan KUHAP yang baru dengan sebaik-baiknya, agar bisa memenuhi harapan dan keadilan masyarakat.&nbsp; "Mohon dukungannya, mohon doanya, bahwa amanat ini, amanah ini, bisa kita laksanakan bersama dengan sebaik-baiknya," ujarnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan jika kerja sama dilakukan untuk persiapan pelaksanaan diberlakukannya KUHP dan KUHAP yang baru.&nbsp; Karena menurutnya, setiap pelaksanaan ada hal-hal yang perlu penyempurnaan, terutama di dalam kedua instansi aparat penegak hukum itu menjalankan pekerjaannya&nbsp; "Dan itu yang kami tadi tandatangani. Dan semoga ini dapat kita jalankan dengan secara benar. Dan tentunya juga satu tujuan, bahwa kita dapat menjawab tantangan masyarakat, bahwa keadilan itu masih ada," kata Burhanuddin.

Polri dan Kejagung Jalin Kerja Sama Persiapan Implementasi KUHP-KUHAP Baru

Berita Terkait

Berita Rekomendasi