JAKARTA, REQnews - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menandatangani Nota Kesepahaman sinergitas penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru tahun 2026.&nbsp; Kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilaksanakan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 16 Desember 2025 hari ini.&nbsp; Burhanuddin mengatakan bahwa kerja sama ini mencakup penyelarasan standar operasional prosedur (SOP), standar kualitas berkas perkara, pertukaran data dan informasi, dukungan pengamanan.&nbsp; "Hingga peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terpadu lintas lembaga," kata Burhanuddin dalam keterangannya pada Selasa 16 Desember 2025.&nbsp; Ia mengatakan bahwa upaya strategis ini juga akan diintegrasikan ke dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang berjalan.&nbsp; "Yaitu RPP Pelaksanaan KUHAP, RPP Mekanisme Keadilan Restoratif, dan RPP SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi)," katanya.&nbsp; Menurutnya, lahirnya KUHP dan KUHAP baru merupakan tonggak penting dalam mengubah wajah penegakan hukum di Indonesia.&nbsp; Semangat yang diusung adalah transisi dari model peninggalan kolonial menuju paradigma yang lebih humanis, berkeadilan, menghormati hak asasi manusia, serta responsif terhadap perkembangan teknologi.&nbsp; "Ini bukan hanya soal perubahan pasal dan redaksi, tetapi merupakan pembaharuan semangat dan paradigma penegakan hukum pidana yang lebih modern," kata Burhanuddin.&nbsp; Jaksa Agung menekankan bahwa tantangan utama ke depan adalah konsistensi dalam penerapan norma-norma baru tersebut.&nbsp; "Tanpa sinergi yang kuat, perbedaan penafsiran antar lembaga dapat memicu ketidakpastian hukum bagi masyarakat," kata dia.&nbsp; Untuk itu, terdapat tiga aspek utama yang perlu disamakan persepsinya yaitu pertama terkait dengan pemahaman asas pokok dalam KUHP dan KUHAP baru, termasuk perlindungan HAM, keadilan restoratif, dan proporsionalitas pemidanaan serta penguatan due process of law.&nbsp; Kedua adalah penafsiran pasal yang berpotensi multitafsir guna menjamin kepastian hukum, dan ketiga terkait dengan penguatan peran masing-masing institusi dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), agar setiap tahapan proses pidana saling menguatkan.&nbsp; Burhanuddin pun berharap agar kolaborasi antara Polri dan Kejaksaan dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang tegas namun tetap berintegritas.&nbsp; "Keadilan itu bukan hanya semata-mata berada di dalam teks undang-undang saja, melainkan juga ada di dalam hati nurani," ujarnya.&nbsp; Acara ini turut dihadiri secara luring dan daring oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.&nbsp; Kemudian, ada pejabat utama Mabes Polri, Kejaksaan Agung, serta seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kapolda se-Indonesia.

Kapolri-Jaksa Agung Teken MoU Terkait Sinergitas Penerapan KUHP-KUHAP Baru 2026

Berita Terkait

Berita Rekomendasi