JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima penyerahan berkas perkara dua orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Banten.&nbsp; Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Kejagung, Sarjono Turin memastikan bahwa pihaknya akan menangani perkara tersebut secara transparan dan objektif.&nbsp; "Yakin dan percayalah bahwa ini, kami akan transparan, independen, dan objektif dalam penegakan hukum ini," kata Sarjono di KPK, Jakarta Selatan pada Kamis 18 Desember 2025.&nbsp; Namun demikian, ia mengatakan bahwa pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman mengenai kasus yang menjerat salah satu oknum jaksa di Kejati Banten itu.&nbsp; "Pada malam hari ini kami, atas kerja sama dan sinergitas, menerima dua terduga yang melakukan dugaan tindak pidana. Namun demikian, kami masih perlu proses pendalaman," kata Sarjono.&nbsp; Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kejagung sebelumnya tak mengetahui jika KPK tengah melakukan OTT di Banten.&nbsp; Sarjono menyebut bahwa pihaknya telah lebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada Rabu 17 Desember 2025.&nbsp; Dengan adanya Sprindik tersebut, menjadi pertimbangan oleh KPK untuk menyerahkan penanganan perkara dua orang yang sebelumnya terjaring OTT.&nbsp; "Kita sebenarnya tidak tahu ada OTT KPK, tapi kita sudah lebih awal menerbitkan (sprindik) pada tanggal 17 Desember 2025," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah orang, termasuk oknum jaksa di Banten, pada Rabu 17 Desember 2025.&nbsp; Terdapat sembilan orang yang ditangkap dalam kasus tersebut dan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Mereka yang ditangkap adalah seorang oknum jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta.&nbsp; Berdasarkan informasi, salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut dikabarkan merupakan jaksa fungsional di Banten berinisial RZ.&nbsp; Sementara itu, KPK mengungkap bahwa pihaknya juga mengamankan uang tunai senilai Rp900 Juta dalam OTT tersebut.&nbsp; Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas lengkap maupun perkara yang menjerat kelima orang tersebut.&nbsp; Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT tersebut. &nbsp;

Ambil Alih Kasus OTT Jaksa di Banten, Kejagung Pastikan Transparan dan Objektif

Berita Terkait

Berita Rekomendasi