JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil penagihan denda administratif Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara dari kasus korupsi senilai Rp6,6 triliun.&nbsp; Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lobi Gedung Bundar, Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu 24 Desember 2025 hari ini.&nbsp; Penyerahan tersebut dipimpin oleh Burhanuddin yang juga selaku Pengarah I Satgas PKH kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; "(Penyerahan) hasil penagihan denda administratif Satgas PKH, dan hasil penyelamatan keuangan negara," kata Burhanuddin dalam sambutannya.&nbsp; "Pada hari yang baik ini pula sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar Rp&nbsp;6.625.294.190.469,74," lanjutnya.&nbsp; Burhanuddin mengatakan bahwa pnyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2.344.965.750.000 (Rp2,3 triliun) berasal dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel.&nbsp; Sementara, hasil penyelamatan keuangan negara Rp4.280.328.440.469,74 (Rp4,2 triliun) berasal dari penanganan kasus korupsi fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan importasi gula.&nbsp;Dari jumlah tersebut, disebutkan bahwa hasil pengembalian kerugian keuangan negara dari perkara CPO senilai Rp3,7 triliun. Sedangkan, dari kasus korupsi importasi gula senilai Rp565 miliar. Lebih lanjut, Burhanuddin mengatakan bahwa tahun 2026 terdapat potensi penerimaan denda administratif pada sawit dan tambang yang berada dalam kawasan hutan.&nbsp; "Potensi denda administratif dari sawit sebesar Rp 109,6 triliun. Potensi administratif tambang sebesar Rp 32,63 triliun," katanya.&nbsp; Selain itu, ia&nbsp;menyampaikan bahwa Satgas PKH&nbsp;juga berhasil menguasai kembali lahan kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare.&nbsp; Dari total lahan tersebut akan diserahkan kembali dengan total&nbsp;896.969,143 hektare. Terdiri dari lahan perkebunan kelapa sawit seluas&nbsp;240.575,383 hektare dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi.&nbsp; "Diserahkan kepada kementerian terkait, dari Satgas PKH&nbsp;kepada Kementerian Keuangan, kemudian ke Danantara, kemudian diserahkan pada Agrinas," katanya.&nbsp; "Lahan kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan kembali hutan seluas 688.427 hektare yang tersebar di 9 provinsi," ujar Burhanuddin.&nbsp; &nbsp;

Jaksa Agung Serahkan Rp6,6 T Hasil Denda Perusahaan Sawit-Nikel dan Korupsi CPO-Gula ke Negara

Berita Terkait

Berita Rekomendasi