JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung&nbsp;ST Burhanuddin menyebut adanya sejumlah perusahaan dan perorangan yang diduga menjadi penyeban peristiwa&nbsp;bencana banjir bandang dan tanah longsor di Wilayah Sumatra.&nbsp; Burhanuddin mengatakan bahwa data tersebut berdasarkan identifikasi dari&nbsp;Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Ia menyebut Satgas PKH bersama Pusat Riset Interdisipliner Institut Teknologi Bandung (ITB) telah memeriksa 27 perusahaan.&nbsp; Hasilnya, ia menjelaskan bahwa bencana yang terjadi di Wilayah Sumatra bukan hanya fenomena alam biasa, namun karena adanya alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai.&nbsp; "Diperoleh temuan, terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatra bukan hanya fenomena alam biasa melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai, daerah aliran sungai yang bertemu curah hujan yang tinggi," kata Burhanuddin.&nbsp; Ia mengatakan bahwa hal itu berdampak pada hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai (DAS), sehingga menyebabkan daya serap tanah berkurang.&nbsp; Selain itu, juga menyebabkan aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrem, dan banjir bandang akibat volume air yang meluap ke permukaan.&nbsp; Terkait itu, Burhanuddin menyebut jika Satgas PKH akan melanjutkan proses investigasi terhadap seluruh subjek hukum yang dicurigai. Baik di Sumut, Aceh, maupun Sumbar yang melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Polri.&nbsp; "Guna menyelaraskan langkah menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan percepatan penuntasan kasus secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Bukan Fenomena Alam Biasa, Jaksa Agung Sebut Bencana Sumatra Akibat Alih Fungsi Lahan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi