JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa uang Rp6,6 triliun yang dipamerkan untuk diserahkan kepada negara bukan pinjaman dari bank. Namun, murni hasil sitaan Kejaksaan dari kasus korupsi sebesar Rp 4,28 triliun dan Satgas PKH Rp 2,4 triliun.&nbsp; "Semua Rp 6,6 triliun itu semuanya itu tadi. Uang itu tampil semua. Ditampilkan semua dan itu uang memang uang sitaan, bukan uang pinjaman ya. Pastikan," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dikutip pada Kamis 25 Desember 2025.&nbsp; Anang mengatakan bahwa proses penyusunan gunungan uang senilai Rp 6,6 triliun yang memenuhi lobi Gedung Bundar Direktorat Jampidsus Kejagung dilakukan petugas sejak pagi hari.&nbsp; "Wah, itu dari pagi. Dari Jam 6 sampai jam berapa tuh. Truk itu tadi yang dari Bank Mandiri aja 4 truk atau 5 truk. Dari pagi, dari jam 6 itu," katanya.&nbsp; Menurutnya, proses penyusunan uang dilakukan dengan penjagaan ketat. Bahkan, sejumlah petugas keamanan dilibatkan untuk memastikan tak ada pelanggaran.&nbsp; "Penjagaan security-nya, ada pihak bank-nya juga mengawasi, dan di sana pun dijaga oleh keamanan. Jadi pengamanannya itu ekstra ketat dong, uang segitu Rp 6,6 triliun," katanya.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa uang yersebut disimpan di rekening milik kejaksaan dan disetorkan ke kas negara melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.&nbsp; "Itu boleh tanya ke bank-nya. Itu uang Kejaksaan punya, hasil sitaan dari hasil penagihan juga kan. Yang kemarin kan ada yang 17 koma sekian triliun, ini penagihan intens nih semua teman-teman nih," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil penagihan denda administratif Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara dari kasus korupsi senilai Rp6,6 triliun.&nbsp; Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lobi Gedung Bundar, Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu 24 Desember 2025.&nbsp; Penyerahan tersebut dipimpin oleh Burhanuddin yang juga selaku Pengarah I Satgas PKH kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; "(Penyerahan) hasil penagihan denda administratif Satgas PKH, dan hasil penyelamatan keuangan negara," kata Burhanuddin dalam sambutannya.&nbsp; "Pada hari yang baik ini pula sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar Rp&nbsp;6.625.294.190.469,74," ujarnya.&nbsp; Burhanuddin mengatakan bahwa pnyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2.344.965.750.000 (Rp2,3 triliun) berasal dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel.&nbsp; Sementara, hasil penyelamatan keuangan negara Rp4.280.328.440.469,74 (Rp4,2 triliun) berasal dari penanganan kasus korupsi fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan importasi gula.

Kejagung Pastikan Uang Rp6,6 Triliun yang Dipamerkan Bukan Pinjaman dari Bank

Berita Terkait

Berita Rekomendasi