Polri Kirim 1.500 Personel untuk Penanggulangan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

JAKARTA, REQnews - Polri mengirimkan sebanyak 1.500 personel dalam melakukan penanggulangan bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo pun memimpin apel pemberangkatan personel di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 26 Desember 2025 hari ini. 

Dedi mengatakan pemberangkatan personel ini merupakan tindak lanjut langsung dari perintah Kapolri setelah dilakukan evaluasi penanganan bencana selama satu bulan terakhir. 

“Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, hari ini Polri kembali mempersiapkan dan memberangkatkan pasukan, termasuk peralatan-peralatan pendukung lainnya. Setelah evaluasi selama satu bulan, dipandang perlu adanya penambahan kekuatan,” kata Dedi. 

Menurutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah meminta Mabes Polri untuk menambah dua batalion personel. Total personel yang dipersiapkan untuk penanganan pascabencana di wilayah Sumatera mencapai 1.500 personel. 

“Sebanyak dua batalion atau 600 personel akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, sementara 900 personel Brimob Nusantara hari ini melaksanakan apel serentak, baik di Mabes Polri maupun di wilayah masing-masing,” katanya. 

Selain itu, Polri juga mengerahkan personel dari berbagai daerah, antara lain Sumatera Selatan, Banten, DIY, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, masing-masing sebanyak 100 personel. 

Hingga akhir tahun 2025, Dedi mengatakan bahwa total personel Polri yang terlibat dalam penanganan bencana mencapai 8.613 personel. 

Dalam mendukung operasi kemanusiaan, Polri telah menyalurkan bantuan sebanyak 7.598 ton yang terdiri dari bantuan Mabes Polri seberat 3.145,8 ton, sementara dari Polda jajaran yaitu 4.445,2 ton. 

Distribusi dilakukan melalui berbagai sarana, termasuk tujuh helikopter, empat kapal, serta dua pesawat jenis Fokker dan CN. 

“Fokus kita selama satu bulan ini adalah mitigasi bencana, suplai bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta identifikasi korban. Seluruh kebutuhan akan terus dievaluasi hingga Januari dan Februari 2026,” ujarnya.