JAKARTA, REQNews - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="http://www.reqnews.com/read/news/92734/telusuri-aliran-uang-dari-ridwan-kamil-di-kasus-bank-bjb-kpk-tindak-lanjuti-informasi-masyarakat-terkait-aura-kasih">KPK</a>) menghentikan penyidikan dugaan korupsi mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman, kembali memicu perdebatan publik. Langkah tersebut dinilai kontras dengan proses awal penanganan perkara yang sebelumnya disebut telah memiliki kecukupan bukti.Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015–2019, <a href="http://www.reqnews.com/read/news/22496/sosok-febri-diansyah-di-mata-eks-pimpinan-kpk-laode-m-syarif">Laode Muhammad Syarif</a>, menegaskan bahwa ketika Aswad ditetapkan sebagai tersangka pada 2017, unsur pembuktian dugaan suap sebenarnya telah terpenuhi. Bahkan, menurut Laode, penyidikan saat itu sudah berada pada tahap lanjutan.“Pada saat penetapan tersangka, bukti suapnya sudah cukup,” ujar Laode saat ditanya wartawan di Jakarta, Minggu 28 Desember 2025.Ia menjelaskan, fokus penyidik ketika itu hanya tinggal menyelesaikan penghitungan kerugian keuangan negara. Proses tersebut dilakukan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Penyidik menyampaikan kepada kami bahwa perhitungan kerugian negara sedang berjalan di <a href="http://www.reqnews.com/read/news/91766/bpk-sorot-sinyal-merah-potensi-kerugian-negara-rp69-triliun-di-paruh-awal-2025">BPK</a>,” ungkapnya.Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena bertolak belakang dengan keputusan KPK yang diumumkan pada 26 Desember 2025. Dalam keterangannya, KPK menyebut penghentian penyidikan dilakukan lantaran tidak ditemukan kecukupan alat bukti.Sebagaimana diketahui, Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 4 Oktober 2017. Ia diduga terlibat korupsi dalam penerbitan izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi di Kabupaten Konawe Utara sepanjang 2007 hingga 2014. Saat itu, Aswad tercatat pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Konawe Utara periode 2007–2009 dan Bupati definitif pada 2011–2016.KPK menduga izin-izin pertambangan tersebut diterbitkan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai sedikitnya Rp2,7 triliun. Kerugian itu berasal dari hasil penjualan produksi nikel yang diduga diperoleh melalui proses perizinan bermasalah.Selain dugaan kerugian negara, Aswad juga disangkakan menerima suap dengan total nilai mencapai Rp13 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari sejumlah perusahaan tambang yang mengajukan izin kuasa pertambangan pada periode 2007–2009.Perkara ini berjalan berlarut-larut tanpa kejelasan hingga ke tahap persidangan. Pada 18 November 2021, KPK sempat memeriksa Andi Amran Sulaiman yang kini menjabat sebagai Menteri Pertanian sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas Amran sebagai Direktur PT Tiran Indonesia, khususnya terkait kepemilikan tambang nikel di Konawe Utara.Upaya lanjutan kembali dilakukan pada 14 September 2023 ketika KPK berencana menahan Aswad Sulaiman. Namun, rencana tersebut urung dilaksanakan setelah Aswad dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit dengan alasan kesehatan.Hingga akhirnya, pada akhir Desember 2025, KPK memutuskan menghentikan penyidikan kasus tersebut. Keputusan ini memunculkan tanda tanya besar di tengah publik, mengingat besarnya nilai kerugian negara yang diduga terjadi serta lamanya proses hukum berjalan.Pandangan Laode Muhammad Syarif dinilai memperkuat diskursus mengenai konsistensi penanganan perkara besar di tubuh KPK. Sebagai mantan pimpinan lembaga antirasuah, keterangannya dianggap merefleksikan kondisi internal KPK pada fase awal penyidikan. Namun demikian, hingga kini KPK belum memberikan penjelasan rinci mengenai perbedaan penilaian alat bukti antara proses penyidikan sebelumnya dan keputusan penghentian perkara.Publik pun menanti transparansi dan kejelasan dari KPK agar penghentian kasus bernilai triliunan rupiah ini tidak menimbulkan preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi. Kasus Aswad Sulaiman kembali mengingatkan pentingnya kepastian hukum, konsistensi penegakan aturan, serta akuntabilitas kepada masyarakat dalam penanganan perkara korupsi berskala besar.

KPK Hentikan Kasus Korupsi Mantan Bupati Konawe Utara, Eks Pimpinan Angkat Bicara

Berita Terkait

Berita Rekomendasi