JAKARTA, REQnews - Komisi Yudisial (KY) menyatakan tiga hakim yang menangani kasus korupsi izin impor gula eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) melanggar etik sedang. Untuk itu, KY pun merekomendasikan agar tiga hakim tersebut disanksi non-palu selama enam bulan.&nbsp; Rekomendasi tersebut merupakan hasil pemeriksaan KY atas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang diajukan oleh Tom Lembong sebagaimana tertuang dalam Putusan Komisi Yudisial Nomor 0098/L/KY/VIII/2025.&nbsp; "Benar, surat rekomendasinya sudah dikirimkan ke MA (Mahkamah Agung)," kata anggota sekaligus Juru Bicara KY Anita Kadir dilansir Antara pada Senin 29 Desember 2025.&nbsp; Ketiganya yaitu Dennie Arsan Fatrika selaku Ketua Majelis serta dua hakim anggota, yaitu Purwanto S Abdullah dan Alfis Setyawan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.&nbsp; “Yaitu Angka 1 butir 1.1. (5) dan 1.1. (7), Angka 4, Angka 8, dan Angka 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH juncto Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 14 Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH,” demikian bunyi petikan amar putusan KY.&nbsp; Adapun Angka 1 dalam KEPPH mengatur kewajiban hakim untuk berperilaku adil; Angka 4 terkait sikap mandiri; Angka 8 mengenai kedisiplinan tinggi; serta Angka 10 yang menekankan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugas yudisial.&nbsp; “Memberikan usul sanksi sedang kepada para terlapor berupa hakim nonpalu selama enam bulan,” demikian bunyi surat rekomendasi KY.&nbsp; Putusan tersebut diambil dalam sidang pleno Komisi Yudisial yang digelar pada Senin, 8 Desember 2025.&nbsp; Sidang pleno itu dihadiri oleh lima komisioner KY periode sebelumnya, yakni Ketua merangkap Anggota Amzulian Rifai, serta Siti Nurdjanah, Mukti Fajar Nur Dewata, M. Taufiq H. Z., dan Sukma Violetta sebagai anggota.&nbsp; Sebelumnya, Tom Lembong melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonisnya 4,5 tahun penjara ke KY dan Mahkamah Agung (MA) terkait dugaan pelanggaran kode etik.&nbsp; Laporan itu dilakukan dengan alasan ingin memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Tom Lembong mengambil langkah tersebut setelah menerima abolisi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.&nbsp; Sebelum menerima abolisi, Tom Lembong sempat divonis pidana 4,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus korupsi izin impor gula.

KY Nyatakan Tiga Hakim Pengadilan Tom Lembong Terbukti Langgar Etik

Berita Terkait

Berita Rekomendasi