JAKARTA, REQNews - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), <a href="https://www.reqnews.com/read/news/87532/novel-baswedan-ditunjuk-kapolri-jadi-wakil-kepala-satgassus-optimalisasi-penerimaan-negara">Novel Baswedan</a>, menyampaikan kritik terhadap keputusan KPK yang menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin pengelolaan pertambangan nikel di <a href="https://www.reqnews.com/read/news/92803/kpk-hentikan-kasus-korupsi-mantan-bupati-konawe-utara-eks-pimpinan-angkat-bicara">Konawe Utara.</a> Penghentian perkara tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan minimnya alat bukti.Novel berpendapat bahwa perkara tersebut seharusnya tetap dilanjutkan ke tahap persidangan agar proses pembuktian dapat diuji secara terbuka di hadapan publik. Menurutnya, forum pengadilan merupakan ruang yang paling tepat untuk menilai kuat atau lemahnya suatu perkara.“Terlepas dari substansi kasusnya, idealnya pembuktian dilakukan melalui proses persidangan,” ujar Novel saat dihubungi wartawan, Minggu 28 Desember 2025.Ia menilai mekanisme persidangan yang terbuka memberikan tingkat <a href="https://www.reqnews.com/read/news/90677/sinergi-kejari-dan-pemkot-tangsel-pastikan-kualitas-dan-akuntabilitas-proyek-pedestrian-ciater">akuntabilitas </a>yang lebih tinggi dibandingkan proses penyidikan internal yang bersifat tertutup. Atas dasar itu, Novel juga mengungkapkan kecurigaannya terhadap kemungkinan adanya campur tangan tertentu dalam keputusan penghentian penyidikan tersebut.“Proses terbuka di pengadilan tentu lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan keputusan yang diambil melalui rapat tertutup,” katanya.Sebelumnya, KPK menjelaskan bahwa penerbitan SP3 dalam perkara yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, didasarkan pada pertimbangan hukum. Salah satunya adalah dugaan penerimaan suap yang terjadi pada 2009 telah melewati batas waktu penuntutan atau kedaluwarsa hingga tahun 2025.Selain itu, KPK menyatakan belum memperoleh kecukupan alat bukti terkait dugaan kerugian negara dalam pengelolaan pertambangan nikel di wilayah tersebut.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa keputusan menghentikan penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.“SP3 diterbitkan karena alat bukti tidak memenuhi syarat, khususnya terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3,” jelas Budi.Ia menambahkan bahwa langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.Dalam kasus ini, KPK sebelumnya menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka pada 3 Oktober 2017. Ia diduga terlibat dalam praktik korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi di Kabupaten Konawe Utara selama periode 2007–2014.Nilai potensi kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp 2,7 triliun, yang diduga berasal dari penjualan hasil produksi nikel melalui mekanisme perizinan yang tidak sah. Selain itu, Aswad juga diduga menerima aliran dana sekitar Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan pemohon izin pertambangan.Atas perbuatannya, Aswad sempat disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pasal terkait penyalahgunaan wewenang dan penerimaan suap.

Kasus Dihentikan, Novel Baswedan Sebut Kasus Nikel Konawe Utara Seharusnya Dibawa ke Sidang

Berita Terkait

Berita Rekomendasi