JAKARTA, REQnews - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyurati Kejaksaan Agung (Kejagung) agar mengambil alih kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara.&nbsp; Hal itu dilakukan setelah sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) kasus yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,7 triliun.&nbsp; "Saya sudah berkirim surat dengan Kejagung untuk menangani perkara ini. Untuk memulai penyidikan baru atau mulai penanganan baru," kata Boyamin saat dikonfirmasi wartawan dikutip pada Senin 29 Desember 2025.&nbsp; Boyamin pun menyayangkan terkait KPK yang mengeluarkan SP3 kasus tersebut. MAKI berharap agar Kejagung bisa lebih berani dalam mengusut kasus dugaan korupsi di Konawe Utara itu.&nbsp; "Sebenarnya KPK itu agak memang lemot, agak telmi, telat mikir, terhadap perkara-perkara yang sebenarnya bisa ditangani korupsi. Nah kasus tambang itu kan kalau Kejagung berani, nikel, timah berani," tambahnya.&nbsp; Boyamin menyebut jika pihaknya juga akan mengajukan gugatan praperadilan dan meminta hakim agar membatalkan penghentian penyidikan kasus itu.&nbsp; "Saya juga akan menempuh upaya praperadilan untuk membatalkan SP3 itu tapi saya melihat kalo kejaksaan Agung sangat cepat menangani saya otomatis masih menunda praperadilannya," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, KPK telah menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) kasus yang disebut merugikan negara Rp 2,7 triliun itu.&nbsp; Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa penyidik tidak menemukan kecukupan bukti meski telah mengumumkan tersangka pada 2017.&nbsp; "Bahwa tempus perkaranya adalah 2009 dan setelah dilakukan pendalaman pada tahap penyidikan tidak ditemukan kecukupan bukti," ujar Budi.&nbsp; Menurutnya, SP3 diterbitkan untuk memberi kepastian hukum. Meski demikian, pihaknya tetap terbuka jika ada informasi lebih lanjut mengenai kasus ini.&nbsp; "Kami terbuka, jika masyarakat memiliki kebaruan informasi yang terkait dengan perkara ini untuk dapat menyampaikannya kepada KPK," ujarnya.&nbsp; Sebagai informasi, KPK bisa menerbitkan SP3 setelah UU KPK direvisi pada 2019. Aturan penghentian perkara oleh KPK itu tertera dalam pasal 40 UU 19/2019.&nbsp; Kasus ini pertama kali diumumkan KPK pada 3 Oktober 2017. Saat itu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman.&nbsp; Saat itu, disebut bahwa kerugian keuangan negara saat mencapai Rp 2,7 triliun. Bahkan, kasus korupsi yang dilakukan Aswad lebih besar dibanding e-KTP.&nbsp; KPK menyebut bahwa kerugian tersebut berasal dari penjualan produksi nikel yang melalui proses perizinan yang melawan hukum. &nbsp;

MAKI Surati Kejagung, Minta Ambil Alih Kasus Korupsi Nikel di Konawe Utara yang di SP3 KPK

Berita Terkait

Berita Rekomendasi