JAKARTA, REQNews&nbsp; — Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (<a href="http://www.reqnews.com/read/news/41540/ahli-waris-protes-lagu-aku-papua-dinyanyikan-tanpa-izin-saat-pon-ini-yang-dilakukan-djki">DJKI</a>) resmi menerbitkan surat edaran yang menegaskan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik di ruang publik yang digunakan untuk kepentingan komersial. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025.Berdasarkan keterangan di laman resmi Kementerian Hukum, surat edaran ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan penyelenggara kegiatan, sekaligus menjamin terpenuhinya hak ekonomi para pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait.Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan, pemutaran lagu atau musik yang bertujuan menunjang aktivitas usaha seperti di restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, hingga sarana transportasi dikategorikan sebagai pemanfaatan komersial. Karena itu, penggunaan musik di ruang-ruang tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban pembayaran <a href="http://www.reqnews.com/read/news/89023/warganet-protes-viral-tagihan-resto-sertakan-biaya-royalti-musik">royalti</a>.Pelaku usaha atau pengelola layanan publik komersial diwajibkan menunaikan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang <a href="http://www.reqnews.com/read/news/92519/jangan-lupa-gugatan-arielarmand-tentang-uu-hak-cipta-diputuskan-mk-hari-ini">hak cipta.</a>“Royalti merupakan hak ekonomi yang melekat pada para pencipta dan pemilik hak terkait, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan membayar royalti melalui mekanisme yang benar, pelaku usaha ikut menjaga keberlanjutan industri musik nasional,” kata Hermansyah, dikutip Selasa 30 Desember 2025.Dalam sistem yang berlaku, LMKN bertanggung jawab mengelola royalti secara nasional, mulai dari penarikan, penghimpunan, hingga pendistribusian. Dalam pelaksanaannya, LMKN bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mewakili para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Royalti yang terkumpul kemudian disalurkan oleh LMK kepada para pemilik hak atas karya yang digunakan.Komisioner LMKN Marcell Siahaan menyatakan, mekanisme ini dirancang untuk memudahkan pelaku usaha sekaligus menciptakan sistem pembayaran yang tertib dan transparan. Menurutnya, pelaku usaha tidak perlu lagi kebingungan menentukan pihak penerima royalti.“Cukup membayar melalui LMKN. Kami memastikan royalti tersebut didistribusikan secara adil dan transparan kepada para pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait,” ujar Marcell.Penerbitan surat edaran ini sekaligus menegaskan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Melalui regulasi tersebut, pemerintah mewajibkan setiap penggunaan lagu dan musik untuk kepentingan komersial—seperti di kafe, hotel, bioskop, dan tempat usaha lainnya membayar royalti melalui LMKN guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.

Kemenkum Terbitkan Aturan Putar Musik di Kafe, Mall dan Hotel Kini Wajib Bayar Royalti Lewat LMKN

Berita Terkait

Berita Rekomendasi