JAKARTA, REQnews - Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Polri menetapkan mantan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2017-2023 berinisial AS sebagai tersangka dugaan korupsi yang merugikan negara Rp19,5 miliar.&nbsp; Dirtindak Kortastipikor Polri Brigjen Totok Suharyanto menyebut selain itu, pihaknya juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu ada HS selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM sekaligus KPA 2019-2021 dan L selaku Direktur Operasional PT Len Industri.&nbsp; Totok mengatakan kasus tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan umum menggunakan PV atau Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM dengan nilai kontrak Rp108 miliar.&nbsp; "Yang dimenangkan oleh PT Len Industri untuk wilayah tengah terdiri dari Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Jawa Tengah T.A 2020 senilai dalam kontrak sebesar Rp 108.997.596.000," kata Totok dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 31 Desember 2025.&nbsp; Ia menjelaskan kasus posisi yaitu pada tahun 2020, Ditjen EBTKE telah mengadakan lelang pemasangan sebanyak 6.835 unit PJUTS di tujuh provinsi wilayah tengah.&nbsp; Sebelum pelaksanaan lelang, Totok menyebut bahwa tersangka AS telah melakukan pemufakatan melalui S dan tersangka L untuk memenangkan PT Len Industri.&nbsp; "Caranya adalah dengan melakukan perubahan spesifikasi dan pemaketan yang semula 15 paket kecil digabung menjadi 5 paket, 3 paket besar dan 2 paket menengah bernilai Rp100 miliar ke atas agar PT Len Industri bisa mengikuti lelang," katanya.&nbsp; Meskipun proses lelang PT Len Industri sempat dinyatakan gugur, kata dia, tersangka HS meminta review ulang. Setelah itu, tersangka AS menerbitkan laporan rekomendasi klarifikasi yang merupakan tindakan post-bidding yang dilarang.&nbsp; Pada pelaksanaannya, Totok menyebut bahwa PT Len Industri melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PPK (Pejabat Pembuat Komite).&nbsp; "Akibatnya, ada beberapa PJUTS yang tidak terpasang dan spesifikasinya rendah (underspec), sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp19.522.256.578,74 (Rp19,5 miliar)," kata dia.&nbsp; Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa sebanyak 56 saksi dan tiga orang ahli. Selain itu, polisi juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Ditjen EBTKE dan Inspektorat Jenderal ESDM.&nbsp; "Serta memblokir 31 aset tanah seluas 38.697 meter persegi milik tersangka L di wilayah Bandung dan Sumedang," ujarnya.&nbsp; Atas perbuatannya itu, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. &nbsp;

Polri Tetapkan Eks Irjen ESDM Tersangka Korupsi PJUTS, Rugikan Negara Rp19,5 Miliar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi