JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengkaji lebih lanjut terkait kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap tujuh staf khusus (stafsus) milineal yang baru ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

&quot;Kami sedang mengkaji lebih lanjut apakah tujuh staf khusus ini termasuk pejabat negara atau penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN,&quot; ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat, &nbsp;22 November 2019.

Febri menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme bahwa pejabat setingkat eselon I itu wajib menyampaikan LHKPN.

&quot;Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 khususnya di pasal 2 di sana disebutkan juga bahwa pejabat setingkat eselon I atau yang disetarakan dengan eselon I, beberapa staf khusus itu berada pada posisi eselon I. Jika mereka bertujuh berada pada setingkat eselon I maka tentu wajib lapor LHKPN,&quot; ucap Febri.

KPK pun, lanjut Febri, mengimbau semua pihak yang masuk dalam kategori wajib menyampaikan LHKPN agar segera melaporkan kekayaannya.

&quot;Termasuk para menteri dan wakil menteri yang juga baru saja dilantik terutama mereka yang sebelumnya tidak pernah menjadi penyelenggara negara karena berarti ini pelaporan pertama,&quot; kata Febri.

KPK Mengkaji Wajib Lapor Kekayaan Terhadap Tujuh Staf Khusus Jokowi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi