JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).&nbsp; Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pihaknya tengah mengusut aliran uang yang diduga terkait dana non-bujeter Divisi Corporate Secretary Bank BJB yang tak digunakan sesuai peruntukannya.&nbsp; "Dalam penyidikan perkara BJB ini, KPK tidak hanya mendalami dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pengadaan iklannya saja, di mana diduga dilakukan 'setting' dan tidak melalui proses dan mekanisme pengadaan barang dan saja sebagaimana mestinya," kata Budi saat dikonfirmasi wartawan pada Minggu 4 Januari 2026.&nbsp; "Namun juga menyusuri ke mana saja dana non-bujeter yang bersumber dari sisa anggaran pengadaan iklan yang tidak digunakan ini merembes," tambahnya.&nbsp; Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa penyidik KPK masih membutuhkan waktu dalam mengungkap pihak-pihak mana saja yang turut menerima aliran dana tersebut.&nbsp; "Merembesnya ini ke mana saja, berhenti pada siapa atau apa. Apakah mengalir untuk pihak-pihak lainnya, atau juga dialihkan untuk aset misalnya," ujarnya.&nbsp; Diketahui, dalam kasus tersebut KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan.&nbsp; Kemudian, ada Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.&nbsp; Atas perbuatannya itu, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).&nbsp; Berdasarkan temuan KPK, diduga terdapat perbuatan melawan hukum terkait dengan pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa, sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp222 miliar.&nbsp; Dalam kasus ini, KPK juga telah memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi pada 2 Desember 2025. Materi yang ditanyakan yaitu terkait dengan aliran uang dana non-bujeter yang dikelola Divisi Corporate Secretary Bank BJB.&nbsp; Selain itu, penyidik KPK juga mendalami terkait dengan aset-aset milik RK yang termuat atau di luar LHKPN yang sebelumnya telah dilaporkan ke KPK.

KPK Usut Aliran Dana dan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Pengadaan Iklan Bank BJB

Berita Terkait

Berita Rekomendasi