JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara, untuk bisa menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.&nbsp; Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini masih melakukan penghitungan kerugian negara terkait kasus ini.&nbsp; “Secepatnya, setelah penghitungan kerugian negara rampung. Mohon bersabar, kawan-kawan BPK masih menyelesaikan,” kata Budi dalam keterangannya dikutip pada Senin 5 Januari 2026.&nbsp; Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa BPK juga telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk pejabat di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) serta asosiasi dan travel haji.&nbsp; “Diperiksa untuk mengalkulasi kerugian negara yang timbul akibat diskresi pembagian kuota haji tambahan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan,” katanya.&nbsp; Diketahui, KPK sebelumnya tengah mengusut penyidikan dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah sejumlah orang agar tak bepergian ke luar negeri.&nbsp; Mereka di antaranya yaitu ada mantan Menteri Agama (Menag) YCQ, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz (IAA), serta pemilik travel MT berinisial FHM.&nbsp; Pencegahan tersebut berlaku selama enam bulan dan akan berakhir pada Februari 2026 mendatang.&nbsp; Dalam kasus ini, KPK juga telah menyita sejumlah uang yang ditaksir bernilai miliaran rupiah dari MT.&nbsp;&nbsp; Kasus tersebut berawal ketika Indonesia mendapat tambahan 20 ribu kuota haji. Namun, separuhnya dialokasikan untuk haji khusus, padahal sesuai dengan peraturan undang-undang hanya 8 persen.&nbsp; Terkait itu, KPK pun menduga adanya setoran 2.600-7.000 dolar Amerika atau sekitar Rp 43 juta–Rp 116 juta per kuota kepada oknum di Kemenag.&nbsp; Aliran dana disebut melalui asosiasi haji dan diteruskan ke pejabat di Kemenag. Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir lebih dari Rp 1 triliun.

Soal Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

Berita Terkait

Berita Rekomendasi