JAKARTA, REQnews - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 5 Januari 2026.&nbsp; Namun, sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 itu sempat diwarnai teguran dari majelis hakim terhadap anggota TNI yang mengawal Nadiem.&nbsp; Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah awalnya mempertanyakan kehadiran sejumlah anggota TNI dalam sidang tersebut. Ia kemudian meminta para anggota itu untuk mundur dari posisinya karena dianggap mengganggu jalannya sidang.&nbsp; "Sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya? Mungkin bisa ambil posisi jangan berdiri di situ pak, karena mengganggu kamera," kata Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 5 Januari 2026.&nbsp; Menanggapi hal itu, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riadi menyebut jika keterlibatan TNI merupakan bagian standar pengamanan yang saat ini diterapkan Kejaksaan.&nbsp; "Itu kan keamanan. Sebagaimana kalian bisa lihat, dalam penanganan perkara, penggeledahan, dan lainnya, (TNI) juga dilibatkan," kata Roy.&nbsp; Dalam kasus tersebut Nadiem sebelumnya didakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp809 miliar dan memperkaya sejumlah orang serta korporasi dari kasus korupsi pengadaan Chromebook periode 2019-2022.&nbsp; Sementara itu, total kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi ini disebut mencapai Rp2,1 triliun yang berasal dari kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun dan pengadaan Content Delivery Management (CDM) yang tidak diperlukan senilai Rp621 miliar.&nbsp; Jaksa menyebut bahwa pengadaan dilakukan tak sesuai perencanaan serta tanpa evaluasi harga, sehingga laptop yang dibeli tidak dapat digunakan secara optimal di daerah 3T.&nbsp; Nadiem pun didakwa bersama tiga orang lainnya yaitu ada Konsultan Teknologi Ibrahim Arief, Direktur SMP Mulyatsyah, dan Direktur SD Sri Wahyuningsih.&nbsp; Mereka diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sempat Ditegur Hakim, JPU Jelaskan Alasan Keterlibatan TNI di Sidang Nadiem

Berita Terkait

Berita Rekomendasi