JAKARTA, REQnews - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan bahwa dakwaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi Chromebook telah sesuai dengan prosedur.&nbsp; Hal itu dikatakan Ketua Tim JPU Roy Riyadi menanggapi nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh pihak penasihat hukum terdakwa Nadiem dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin 5 Januari 2026.&nbsp; Dalam sidang tersebut, pihak pengacara Nadiem mengklaim adanya dugaan ketidakcukupan alat bukti dalam kasus yang menjerat kliennya.&nbsp; Dalam pemenuhan syarat formil dakwaan, Roy menegaskan bahwa keberatan terhadap surat dakwaan (eksepsi) telah diatur secara limitatif dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.&nbsp; "Surat dakwaan yang diajukan telah memenuhi syarat wajib, meliputi pencantuman tanggal, identitas lengkap terdakwa, kecermatan pasal sangkaan, serta rincian waktu dan tempat kejadian (tempus dan locus delicti)," kata Roy dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 6 Januari 2026.&nbsp; Ia menyebut bahwa mengenai keraguan pihak terdakwa atas ketersediaan alat bukti, hal tersebut sejatinya telah diuji secara hukum melalui proses praperadilan sebelumnya.&nbsp; "JPU menekankan bahwa putusan praperadilan telah menyatakan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Nadiem Anwar Makarim adalah sah," kata dia.&nbsp; Roy menegaskan bahwa hal ini membuktikan bahwa penyidik telah mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup. Bahkan dalam perkara ini JPU telah memiliki empat alat bukti.&nbsp; Diketahui, dalam kasus tersebut Nadiem sebelumnya didakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp809 miliar dan memperkaya sejumlah orang serta korporasi dari kasus korupsi pengadaan Chromebook periode 2019-2022.&nbsp; &nbsp; Sementara itu, total kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi ini disebut mencapai Rp2,1 triliun yang berasal dari kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun dan pengadaan Content Delivery Management (CDM) yang tidak diperlukan senilai Rp621 miliar.&nbsp; &nbsp; Jaksa menyebut bahwa pengadaan dilakukan tak sesuai perencanaan serta tanpa evaluasi harga, sehingga laptop yang dibeli tidak dapat digunakan secara optimal di daerah 3T.&nbsp; &nbsp; Nadiem pun didakwa bersama tiga orang lainnya yaitu ada Konsultan Teknologi Ibrahim Arief, Direktur SMP Mulyatsyah, dan Direktur SD Sri Wahyuningsih.&nbsp; &nbsp; Mereka diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JPU Tegaskan Dakwaan Nadiem Telah Sesuai Prosedur dan Alat Bukti yang Sah

Berita Terkait

Berita Rekomendasi