JAKARTA, REQNews - Seorang perempuan lanjut usia, Kushayatun (65), warga Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, mendatangi Mapolres Tegal Kota untuk mencari keadilan. Ia mengadu ke kepolisian setelah rumah yang telah ditempati keluarganya secara turun-temurun sejak tahun 1887 dirobohkan dan dirinya diusir tanpa adanya putusan pengadilan.Didampingi kuasa hukumnya, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasakti (UPS) Tegal Hamidah Abdurrachman serta Agus Slamet dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPC FERARI Tegal, Kushayatun mempertanyakan kelanjutan laporan yang telah dibuat sejak Oktober 2025 lalu. Hingga kini, ia mengaku belum mendapatkan kejelasan hukum atas peristiwa yang menimpanya.Peristiwa pembongkaran rumah terjadi pada 1 Oktober 2025. Saat itu, Kushayatun bersama tiga anggota keluarganya, Farihatun (57), Saiman (59), dan Syafi’i (73), dipaksa meninggalkan rumah yang berdiri di atas lahan seluas 180 meter persegi. Mereka mengaku diusir oleh pihak yang datang dan mengklaim memiliki sertifikat tanah atas lokasi tersebut.Kushayatun menuturkan, pembongkaran dilakukan tanpa proses pengadilan. Bahkan, dua hari sebelum kejadian, ia dan keluarganya menerima somasi untuk segera meninggalkan rumah. “Kami juga sempat ditawari uang Rp50 juta, tapi kami tolak,” ujar Kushayatun, Kamis 8 Januari 2026.Kuasa hukum Kushayatun, Hamidah Abdurrachman, menilai terdapat sejumlah kejanggalan yang patut ditelusuri lebih jauh. Ia mempertanyakan kemunculan sertifikat atas nama pihak lain, sementara rumah tersebut telah ditempati keluarga Kushayatun secara turun-temurun dan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. “Kenapa tiba-tiba muncul sertifikat? Proses penerbitannya harus ditelusuri, termasuk peran BPN,” kata Hamidah.Hamidah yang juga mantan Komisioner Kompolnas periode 2012–2016 itu menduga kuat adanya praktik mafia tanah. Menurutnya, sertifikat tidak mungkin muncul tanpa adanya proses peralihan hak yang sah. “Kalau muncul tiba-tiba tanpa jual beli, hibah, atau pengalihan hak, patut diduga ada permainan,” ujarnya.Ia juga menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat tidak serta-merta membuktikan kebenaran secara hukum, terlebih jika pihak keluarga Kushayatun tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut. Selain itu, tindakan pembongkaran dinilai mengarah pada dugaan tindak pidana karena dilakukan secara sepihak dan anarkis. “Pemilik rumah tidak diberi kesempatan apa pun. Sehari disomasi, keesokan harinya rumah dibongkar total, bahkan atap dipreteli,” ungkap Hamidah.Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tegal Kota AKP Eko Setiabudi membenarkan adanya laporan dari Kushayatun. Ia menyampaikan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Hingga kini, penyidik telah memeriksa sedikitnya 11 orang saksi, yang sebagian besar merupakan pekerja pembongkaran rumah.“Pemeriksaan saksi sudah kami lakukan. Kami juga masih mendalami asal-usul sertifikat tanah yang dipermasalahkan,” kata Eko, Rabu 7 Januari 2026. Ia menambahkan, pihak pelapor sejauh ini baru memiliki bukti pembayaran PBB atas nama Aisyah. Polisi, kata dia, akan terus menggali keterangan dan bukti untuk mengungkap duduk perkara kasus tersebut.

Rumah Dirobohkan Tanpa Putusan Pengadilan, Nenek Kushayatun Cari Keadilan ke Polisi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi