OGAN ILIR, REQNews — Anggota <a href="https://www.reqnews.com/read/news/92142/surabaya-puncaki-kasus-hiv-sejatim-dprd-minta-evaluasi-total">DPRD </a>Ogan Ilir dari Fraksi Gerindra, YS atau Yansori, resmi ditahan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus mafia tanah senilai Rp10,5 miliar.Penahanan dilakukan Rabu 7 Januari 2026, tepat setelah Yansori menghadiri<a href="https://www.reqnews.com/read/news/29061/kembali-terulang-sidang-rapat-paripurna-diwarnai-matikan-microfon-oleh-pimpinan"> Sidang Paripurna</a> Istimewa DPRD Ogan Ilir dalam rangka HUT ke-22 Kabupaten Ogan Ilir di Gedung Paripurna DPRD, Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai, Indralaya. Dengan mengenakan rompi tahanan merah dan tangan terborgol, Yansori langsung digiring ke mobil tahanan tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Musa, menyatakan YS ditahan di Rutan Pakjo Palembang selama 20 hari, terhitung 7 Januari hingga 25 Januari 2026.Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan mafia tanah yang melibatkan wilayah <a href="https://www.reqnews.com/read/news/92696/upaya-selamatkan-aset-negara-kai-divre-iii-terima-esertifikat-dari-badan-pertanahan-nasional-bpn-kabupaten-ogan-ilir">Ogan Ilir </a>dan Muara Enim. Sejumlah desa terdampak, antara lain Desa Bakung dan Pulau Kabal (Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir) serta Desa Kayuara Batu dan Mulya Abadi (Muara Enim). Sebelumnya, Kejari Ogan Ilir telah menetapkan Lukman, mantan Kepala Desa Kayuara Batu, sebagai tersangka pada Juli 2025. Kerugian negara akibat penyerobotan tanah diperkirakan mencapai Rp10,5 miliar. YS telah menitipkan uang pengganti sebesar Rp600 juta, sementara total uang yang dititipkan oleh pihak-pihak terkait mencapai Rp742 juta.YS awalnya diperiksa sebagai saksi, namun penyidik menaikkan statusnya menjadi tersangka setelah rangkaian gelar perkara dan keterangan saksi mengindikasikan keterlibatan aktif. Sebanyak 62 saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Tersangka diduga menerbitkan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas tanah negara, termasuk kawasan hutan di perbatasan Ogan Ilir dan Muara Enim, kemudian membantu menjual tanah tersebut dan menerima fee dari transaksi ilegal.Penjemputan paksa dilakukan karena YS dianggap tidak kooperatif dan beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik. “Karena selalu mangkir, penyidik terpaksa melakukan penjemputan. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan dan gelar perkara, YS ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Musa.YS dijerat Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 KUHP, dengan ancaman pidana 4–20 tahun. Selain itu, ia juga dijerat Subsider Pasal 3, ancaman 1–15 tahun penjara.Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat aktif DPRD dan dugaan praktik mafia tanah yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Anggota DPRD Ogan Ilir, Ditahan Terkait Kasus Penyerobotan Tanah Negara

Berita Terkait

Berita Rekomendasi