JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan serangkaian penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.&nbsp;&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa lokasi yang digeledah seperti sejumlah perusahaan hingga rumah."Ada di beberapa perusahaan dan ada di beberapa rumah dan instansi pemerintah di wilayah sana (Konawe Utara)," kata Anang di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Januari 2026.&nbsp; Sementara itu, Anang menepis adanya isu terkait penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Jampidsus Kejagung di Kantor Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa dalam pencocokan data tersebut pihaknya menerima sejumlah dokumen dan data dari Kementerian Kehutanan, termasuk terkait dengan penyelidikan di Konawe Utara.&nbsp; "Kementerian Kehutanan belum kita geledah, hanya pencocokan. Kemarin baru pencocokan," kata dia.&nbsp; Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa data yang diperoleh dari Kementerian Kehutanan yaitu terkait dengan kasus izin pembukaan tambang dan pengelolaan tambang yang memasuki wilayah hutan.&nbsp; "Nah, di samping itu juga diduga karena adanya pemberian izin oleh kepala daerah saat itu yang tidak sesuai prosedur. Nah inilah data-datanya yang kita peroleh, sedang dikumpulkan oleh teman-teman penyidik," lanjutnya.&nbsp; Meski demikian, Anang mengaku belum bisa mempublikasi dokumen apa saja yang dibawa penyidik dari Kantor Kementerian Kehutanan terkait kasus tersebut.&nbsp; "Belum saatnya (dipublikasikan). Ini kan proses masih penyidikan, sifatnya masih tertutup. Nanti akan dipublikasikan pada saat pembuktian," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyatakan tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.&nbsp;&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan bahwa kasus tersebut terkait dengan izin pembukaan lahan yang memasuki wilayah hutan lindung.&nbsp;&nbsp; “Modusnya itu memberikan izin kepada beberapa perusahaan untuk pembukaan tambang, memasuki wilayah hutan lindung yang bekerja sama dengan instansi terkait,” kata Anang dalam keterangannya dikutip pada Jumat 2 Januari 2026.&nbsp;&nbsp; Anang menyebut bahwa penyidikan perkara tersebut dimulai sekitar bulan Agustus dan September 2025.&nbsp;Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan menggeledah beberapa lokasi di Konawe Utara hingga Jakarta.&nbsp;

Kejagung Geledah Sejumlah Perusahaan hingga Rumah Terkait Korupsi Tambang di Konawe Utara

Berita Terkait

Berita Rekomendasi