Menkeu Purbaya Siap Tindak Perusahaan Baja China yang Diduga Rugikan Negara Triliunan Rupiah

JAKARTA, REQNews - Pemerintah bersiap mengambil langkah tegas terhadap sejumlah perusahaan baja asal China yang diduga merugikan keuangan negara dalam skala besar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya indikasi kuat praktik penghindaran pajak dan penyalahgunaan identitas dalam operasional perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia.

Menurut Purbaya, berdasarkan temuan awal, perusahaan baja asing itu disinyalir menggunakan identitas kependudukan milik warga lokal untuk mendirikan perusahaan bayangan. Modus ini diduga digunakan guna menghindari kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta mempersulit pengawasan otoritas pajak.

“Ada perusahaan baja China yang beroperasi di sini. Nama perusahaannya kemungkinan pakai KTP yang dibeli, tapi tidak bayar PPN. Sebenarnya sudah mau digerebek, tapi akan dilakukan pada waktu yang tepat,” ujar Purbaya, Jumat 9 Januari 2026.

Ia menegaskan bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber internal industri yang dinilai kredibel, satu perusahaan baja saja diperkirakan dapat menyebabkan kehilangan penerimaan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun.

“Dari sektor baja saja, menurut informasi dari pelaku yang sudah sadar, potensi kerugiannya bisa lebih dari Rp4 triliun per tahun. Itu baru satu sektor, dan jumlah perusahaannya banyak,” ungkap Purbaya.

Pemerintah juga menemukan pola transaksi mencurigakan dalam aktivitas penjualan perusahaan tersebut. Penjualan dilakukan secara tunai atau berbasis cash untuk menghindari sistem pencatatan dan pelacakan digital yang terhubung dengan pengawasan pajak.

Indikasi pelanggaran semakin menguat setelah ditemukan bahwa operasional perusahaan dijalankan sepenuhnya oleh tenaga kerja asing. Para pekerja tersebut disebut tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan melakukan transaksi langsung dengan klien secara tertutup.

“Pengusahanya dari China, orang-orangnya juga dari China, tidak bisa bahasa Indonesia. Mereka jual langsung ke klien secara tunai dan tidak bayar PPN. Kerugiannya besar sekali, dan ini akan kita tindak dengan cepat,” tegas Purbaya.

Menteri Keuangan memastikan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan langkah penindakan, termasuk rencana penggerebekan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengamankan penerimaan negara dan menertibkan sektor industri logam dasar yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.