JAKARTA, REQNews -<a href="https://www.reqnews.com/read/news/93150/kpk-ikut-seret-gus-alex-eks-stafsus-yaqut-menjadi-tersangka-dalam-perkara-kuota-haji"> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) </a>resmi menahan lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama guna mendalami proses penyidikan perkara tersebut.Lima tersangka itu terdiri atas tiga pejabat pajak, yakni Dwi Budi (DWB) selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin (AGS) yang menjabat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), serta Askob Bahtiar (ASB) sebagai anggota tim penilai. Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yaitu Abdul Kadim Sahbudin (ABD), konsultan pajak, dan Edy Yulianto (EY), staf dari PT WP selaku wajib pajak yang diperiksa.Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar <a href="https://www.reqnews.com/read/news/92663/kasi-datun-kejari-hulu-sungai-utara-yang-kabur-saat-ott-akhirnya-tiba-di-kpk">Operasi Tangkap Tangan (OTT) </a>pada pekan lalu dan mengamankan delapan orang. Dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, penyidik menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur untuk dinaikkan ke tahap penyidikan.“Setelah dilakukan gelar perkara dan ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Minggu 11 Januari 2026.Asep menjelaskan, kelima tersangka langsung ditahan sejak 11 hingga 30 Januari 2026. Seluruhnya ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang<a href="https://www.reqnews.com/read/news/34837/demo-di-gedung-merah-putih-bem-si-kami-telah-kirim-whatsapp-minta-ketua-kpk-mundur"> Gedung Merah Putih KPK</a> untuk memudahkan proses penyidikan lebih lanjut.Dalam konstruksi perkara, ABD dan EY diduga bertindak sebagai pihak pemberi suap. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Sementara itu, DWB, AGS, dan ASB diduga menerima suap terkait kewenangan mereka di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara. Ketiganya dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Tipikor, atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Kasus ini merupakan pengembangan dari OTT yang dilakukan KPK pada Jumat malam, 9 Januari 2026, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, sebelumnya menyampaikan bahwa operasi tersebut berkaitan dengan dugaan praktik negosiasi untuk menurunkan nilai kewajiban pajak.

KPK Tahan Lima Tersangka Suap di KPP Madya Jakarta Utara

Berita Terkait

Berita Rekomendasi