JAKARTA, REQNews - <a href="http://www.reqnews.com/read/news/93174/kpk-tahan-lima-tersangka-suap-di-kpp-madya-jakarta-utara">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) </a>membongkar dugaan praktik suap yang melibatkan pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Dalam perkara ini, kewajiban pajak sebuah perusahaan diduga dipangkas hingga sekitar 80 persen, dengan imbalan fee yang nilainya mencapai Rp8 miliar.Kasus tersebut terungkap dari pengembangan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/92663/kasi-datun-kejari-hulu-sungai-utara-yang-kabur-saat-ott-akhirnya-tiba-di-kpk">Operasi Tangkap Tangan (OTT) </a>yang dilakukan KPK pada Januari 2026. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa perkara bermula dari laporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada (WP) untuk periode pajak 2023.<a href="https://www.reqnews.com/read/tips/61869/marak-penipuan-pelaporan-spt-pajak-waspada-begini-modus-dan-tips-menghindarinya">Laporan pajak</a> itu disampaikan ke KPP Madya Jakarta Utara karena perusahaan berkantor di Jakarta. Tim pemeriksa kemudian melakukan audit dan menemukan potensi kekurangan pembayaran pajak yang nilainya mencapai sekitar Rp75 miliar. Temuan tersebut disampaikan pada rentang September hingga Desember 2025.Namun, angka itu tidak bertahan lama. Pihak perusahaan beberapa kali mengajukan keberatan. Dari proses sanggahan itulah, nilai kewajiban pajak perlahan menyusut tajam. “Awalnya sekitar Rp75 miliar, kemudian turun menjadi Rp15 miliar. Artinya, ada penurunan sekitar Rp60 miliar atau kurang lebih 80 persen,” ujar Asep, Minggu 11 Januari 2026.KPK menduga, penurunan nilai pajak tersebut tidak terjadi secara alamiah. Agus Syaifudin (AGS), Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara, disebut berperan penting dalam proses negosiasi. Ia diduga menawarkan skema pembayaran “all in” sebesar Rp23 miliar kepada PT WP.Dari nilai tersebut, AGS disebut meminta fee sebesar Rp8 miliar yang rencananya akan dibagikan kepada sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. “Rp8 miliar itu diminta sebagai bagian atau fee, sementara sisanya dianggap sebagai pembayaran pajak,” kata Asep.Permintaan tersebut tidak sepenuhnya disetujui oleh perusahaan. PT WP hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp4 miliar. Setelah kesepakatan tercapai, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada Desember 2025 dengan nilai pajak terutang Rp15,7 miliar.Untuk mengaburkan aliran dana, pembayaran fee diduga disamarkan melalui kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan. PT WP seolah-olah menyewa jasa konsultan pajak PT NBK, perusahaan milik Abdul Kadim Sahbudin (ABD). Melalui skema ini, dana Rp4 miliar dicairkan, kemudian ditukarkan ke dalam mata uang dolar Singapura.Uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada AGS dan Askob Bahtiar (ASB), anggota Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, di beberapa lokasi di wilayah Jabodetabek. Pada Januari 2026, dana itu mulai didistribusikan ke sejumlah pegawai pajak dan pihak lain.Pergerakan tersebut akhirnya terendus KPK. Pada 9 hingga 10 Januari 2026, tim penyidik melakukan OTT dan mengamankan delapan orang. Mereka antara lain Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi (DWB), AGS, ASB, Kepala Seksi Pemeriksaan Heru Tri Noviyanto (HRT), konsultan pajak ABD, Direktur SDM dan PR PT WP Pius Suherman, staf PT WP Edy Yulianto, serta satu pihak swasta lainnya.Dalam operasi tersebut, KPK turut menyita barang bukti senilai total Rp6,38 miliar. Barang bukti itu terdiri dari uang tunai rupiah, dolar Singapura, serta logam mulia seberat 1,3 kilogram.Dari delapan orang yang diamankan, KPK menetapkan lima tersangka. Tiga di antaranya merupakan pegawai pajak, yakni Dwi Budi, Agus Syaifudin, dan Askob Bahtiar. Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Abdul Kadim Sahbudin dan Edy Yulianto. Para tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Pajak Dipangkas 80 Persen, Oknum Pegawai Pajak Diduga Minta Imbalan hingga 8 Miliaran

Berita Terkait

Berita Rekomendasi