Andre Rosiade Minta Bareskrim Polri Tindak Tegas Tambang Ilegal di Sumbar

JAKARTA, REQnews - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mendatangi Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin 12 Januari 2026. 

Ia datang untuk berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri terkait dengan penindakan kasus penambangan ilegal di Sumatra Barat. 

"Saya datang ke Bareskrim Mabes Polri melakukan koordinasi dengan Direktorat tipidter untuk soal kasus penambangan ilegal yang ada di Sumatra Barat," kata Andre dikutip pada Selasa 13 Januari 2026. 

Andre mengaku telah bertemu dengan Wakabareskrim dan Direktur Tindak Pidana Tertentu untuk membicarakan terkait penyelesaian kasus tambang liar di Sumatra Barat. 

Ia menyebut bahwa tambah ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan, melainkan juga sudah masuk ke ranah pidana. Salah satunya yang dialami oleh nenek Saudah (67), warga Jorong Lubuak Aro, Nagari Padang Matinggi Utara, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. 

Nenek berusia 67 tahun itu diduga mengalami penganiayaan oleh penambang ilegal lantaran menolak aktivitas pertambangan itu Sungai Batang Air Sibinail pada Kamis 1 Januari 2026 lalu. 

Ia pun meminta agar kasus Nenek Saudah tak hanya berhenti pada kasus penganiayaan saja, melainkan juga harus sampai ke pemberantasan pertambangan ilegal itu. 

"Kita tahu beberapa tahun belakangan peti penambangan emas secara ilegal di Sumatra Barat itu marak. Ada di Kabupaten Pasaman, di tempat Nenek Saudah itu. Lalu di Kabupaten Pasaman Barat, lalu ada Kabupaten Salur Selatan, dan juga Kabupaten Sijujung, dan beberapa tempat lain," katanya. 

Ia menyebut bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah sempat turun untuk menangani perkara ini. Namun, aktivitas penambangan hanya berhenti sementara, dan kembali dilakukan setelah sudah tidak menjadi sorotan. 

"Kita harapkan hari kedatangan saya untuk berkoordinasi dalam rangka memastikan ini selesai. Dan juga kita berharap aparat penegak hukum yang ada di Sumatra Barat, khususnya Polres-Polres yang punya titik penambangan ilegal ini tidak menutup mata," kata dia. 

Pihaknya pun menduga terkait dengan kemungkinan adanya oknum aparat yang membekingi aktivitas pertambangan ilegal itu. Sehingga menurutnya dengan adanya koordinasi, masalah tersebut bisa teratasi hingga ke akar-akarnya. 

"Tugas saya sebagai anggota DPR, itu mungkin ya. Tugas saya sebagai anggota DPR yang mendapatkan mandat dari rakyat, menerima aspirasi dari masyarakat," ujarnya.