JAKARTA, REQNews - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden <a href="http://www.reqnews.com/read/news/72049/viral-celoteh-ndasmu-etik-prabowo-subianto-pengamat-sebut-umpatan-paling-kasar">Prabowo Subianto </a>tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (<a href="http://www.reqnews.com/read/news/91739/bem-undip-somasi-dpr-dugaan-pencatutan-di-pembahasan-ruu-kuhap">RUU</a>) Disinformasi dan Antipropaganda Asing. Regulasi ini diproyeksikan menjadi instrumen hukum baru untuk melindungi ruang informasi nasional dari pengaruh propaganda asing yang kian masif di era digital.Menteri Koordinator Bidang Hukum, <a href="http://www.reqnews.com/read/profil/42513/abdul-hakim-garuda-nusantara-sang-pejuang-hak-asasi-manusia-sampai-akhir-hayat">Hak Asasi Manusia</a>, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa penyusunan RUU tersebut masih berada pada tahap kajian mendalam. Ia menegaskan, inisiatif ini merupakan arahan langsung Presiden sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.Menurut pemerintah, ancaman terhadap stabilitas nasional kini tidak lagi hanya datang dari aspek militer atau ekonomi, tetapi juga melalui manipulasi informasi. Media sosial, platform digital, dan jaringan komunikasi lintas negara menjadi sarana strategis bagi aktor asing untuk membentuk opini publik, melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara, hingga memicu perpecahan sosial.RUU Disinformasi dan Antipropaganda Asing dirancang untuk mencegah dan menangkal penyebaran informasi menyesatkan yang bersumber dari luar negeri dan berdampak pada kepentingan nasional. Fokus utamanya adalah propaganda asing yang terorganisasi dan sistematis, bukan kritik publik atau perbedaan pendapat yang sah dalam negara demokratis.Dalam praktik internasional, regulasi serupa bukanlah hal baru. Amerika Serikat, misalnya, telah mengesahkan Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act (CFPDA) pada 2016. Undang-undang tersebut menjadi salah satu rujukan global dalam membangun mekanisme negara untuk menghadapi perang informasi, termasuk melalui penguatan analisis, koordinasi lintas lembaga, dan pengembangan narasi berbasis fakta.Meski draf final belum diumumkan, pemerintah memberi gambaran bahwa RUU ini akan mengatur sejumlah aspek penting. Di antaranya definisi dan klasifikasi propaganda asing, sistem deteksi dan analisis disinformasi di ruang digital, mekanisme koordinasi antar-kementerian dan lembaga, serta langkah pencegahan dan penanggulangan melalui edukasi dan literasi digital.Pemerintah juga menekankan bahwa RUU ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers maupun kebebasan berekspresi. Perlindungan terhadap hak-hak sipil tetap menjadi prinsip utama, sehingga regulasi ini diarahkan untuk menghadapi ancaman eksternal tanpa menggerus nilai demokrasi dan hak asasi manusia.Isu propaganda asing menjadi perhatian serius karena dinilai mampu memengaruhi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi tanpa perlu kekuatan fisik. Melalui narasi yang dibangun secara sistematis, propaganda dapat memecah belah masyarakat, menciptakan ketidakpastian, dan melemahkan legitimasi negara di mata publik.Jika nantinya disahkan, RUU Disinformasi dan Antipropaganda Asing diharapkan menjadi payung hukum strategis dalam memperkuat ketahanan informasi nasional. Pemerintah menegaskan pendekatan yang diambil bersifat preventif dan edukatif, dengan tujuan utama melindungi masyarakat dari manipulasi informasi asing sekaligus menjaga stabilitas dan kedaulatan Indonesia di era perang narasi global.

Pemerintah Godok RUU Disinformasi dan Antipropaganda Asing untuk Hadapi Perang Informasi Global

Berita Terkait

Berita Rekomendasi