Trump Pimpin Dewan Transisi Gaza, Tuai Kritik dari Aktivis HAM

WASHINGTON, REQNews - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang akan bertugas mengawasi masa transisi pasca-perang, termasuk proses rekonstruksi wilayah tersebut.

Gedung Putih pada Jumat 16 Januari 2026 merilis daftar awal anggota dewan eksekutif. Trump akan memimpin langsung dewan ini, didampingi Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Timur Tengah Steve Witkoff, Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Pembentukan dewan tersebut merupakan bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang disusun Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza sejak Oktober 2025. Salah satu poin utama rencana itu menegaskan bahwa Gaza akan dikelola oleh badan teknokrat Palestina yang berada di bawah pengawasan komunitas internasional selama masa transisi.

Selain tokoh-tokoh dari AS dan Inggris, Trump juga mengundang pemimpin Mesir dan Turki untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Pemerintah Turki mengonfirmasi bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan menerima undangan resmi dari Trump pada Kamis. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyatakan bahwa Kairo masih mengkaji undangan yang ditujukan kepada Presiden Abdel Fattah Al Sisi.

Namun, pembentukan dewan ini menuai kritik. Sejumlah pakar dan aktivis hak asasi manusia internasional menilai kepemimpinan Trump dalam dewan tersebut mencerminkan pendekatan yang bersifat kolonial. Keterlibatan Tony Blair juga menjadi sorotan, mengingat kritik terhadap perannya dalam perang Irak serta sejarah panjang imperialisme Inggris di kawasan Timur Tengah.

Tanggapan Warga Gaza

Laporan Al Jazeera mencatat kekhawatiran warga Gaza terhadap susunan dewan yang diumumkan Trump. Mereka menilai sebagian besar anggota merupakan pendukung kuat Israel dan pihak yang selama ini membenarkan perang di Gaza.

Warga khawatir dominasi pihak-pihak tersebut akan memengaruhi keputusan penting terkait keadilan, rekonstruksi, dan hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri. Mereka menegaskan bahwa jika suara warga Gaza dilibatkan, prioritas utama adalah jaminan keamanan: hidup tanpa dengungan drone, serangan udara mendadak, dan pengusiran.

Hingga kini, Gedung Putih belum merinci tugas dan kewenangan masing-masing anggota dewan eksekutif. Namun, pemerintah AS menyatakan akan mengumumkan nama tambahan dalam beberapa pekan ke depan.

Sejumlah tokoh lain yang disebut akan terlibat antara lain miliarder Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta penasihat Trump Robert Gabriel. Mantan utusan PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov ditunjuk sebagai perwakilan tinggi untuk Gaza.

Sementara itu, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, komandan operasi khusus AS, diangkat sebagai pemimpin Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF).