RUU Perampasan Aset Tidak Akan Pernah Disahkan? Ahok Bilang Begini

JAKARTA, REQnews - Video podcast komika Bintang Emon yang berbincang dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diunggah di media sosial Youtube. Pada podcast tersebut, topik yang dibahas adalah tentang RUU Perampasan Aset. 

Pada awal podcast dibahas bagaimana pejabat publik di Indonesia memperoleh fasilitas mewah selama menjabat. Ahok menyebut jika saat ini banyak pejabat publik yang memiliki mental ingin kaya namun tidak ingin mengurus rakyat miskin. 

“Kalau kalian nggak mau urus orang miskin, cuma mau kaya doang dan dapat fasilitas, jangan-jangan lu cuma gantiin penjajah,” kata Ahok.

Ahok mengingatkan bahwa salah satu penyebab hancurnya negara karena adanya sifat keserakahan.

“Ini karena adanya keserakahan ini,” katanya. 

Untuk mengantisipasi hal ini banyak kendala yang mengakibatkan fenomena ini sulit untuk diberantas. Salah satunya karena para kepala negara khususnya Presiden RI belum memiliki kesempatan mengatasi hal ini. 

Ahok menilai bahwa jika ingin membuat peraturan pemerintah harus mengacu pada undang-undang. 

“Kalau gitu kenapa semua pada ribut-ribut pingin bikin undang-undang perampasan aset, sampai kiamat nggak akan jadi,” katanya. 

Ia menegaskan bahwa sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut karena mengacu pada tindakan KPK dan Kejaksaan yang menyita aset dari para koruptor. Adapun undang-undangnya adalah UU Tindak Pidana Korupsi. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menekankan bahwa bukan RUU Perampasan Aset yang mengejar rakyat yang dibutuhkan melainkan undang-undang, ratifikasi konferensi PBB yang menjelaskan agar ada pembuktian terhadap harta pejabat.

“Yang dibutuhkan undang-undang ratifikasi pembuktian harta terbalik pejabat,” katanya. 

Ahok pun mengemukakan bahwa seharusnya mahasiswa yang melakukan kritik bisa mencoba untuk mendorong pejabat membuktikan harta terbaliknya kepada publik. Ia juga mendorong agar masyarakat juga harus berani menyuarakan kebenaran jika ada kejanggalan dalam dinamika politik.