JAKARTA, REQnews - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya Permohonan Nomor 135/PUU-XXIII/2025 dan 137/PUU-XXIII/2025 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).&nbsp; Putusan tersebut dibacakan oleh hakim dalam sidang dengan agenda pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno, Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta pada Senin 19 Januari 2026.&nbsp; Dikutip pada laman resmi Mahkamah Konstitusi, menegaskan pengaturan terhadap pemrosesan data pribadi dalam kegiatan jurnalistik tidak hanya menyandarkan pada UU PDP, tetapi juga harus menjunjung tinggi kode etik profesi, dalam hal ini Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.&nbsp; “Meskipun Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 tidak mencantumkan pengecualian secara eksplisit, hal ini bukan berarti tidak ada perlindungan bagi kerja-kerja jurnalistik dalam pelaksanaan kerjanya mengungkapkan data pribadi milik orang lain,” kata Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam sidang.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa dalam kegiatan pemrosesan data pribadi untuk kepentingan jurnalistik, insan pers harus memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) UU PDP yakni dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, serta transparan sesuai dengan tujuan menjamin hak subjek data pribadi yang dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.&nbsp; Selain itu, ia menyebut bahwa pemrosesan data pribadi tersebut juga wajib memiliki dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU PDP di mana esensi norma tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UU Pers.&nbsp; Mahkamah menegaskan sesuai dengan asas dalam UU PDP, penggunaan data pribadi harus mengedepankan asas kehati-hatian dalam pemrosesan data pribadi yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi orang lain.&nbsp; Terutama, jika informasi tersebut bersifat spesifik sehingga mengekspos sedemikian rupa, bahkan mengungkapkan data pribadi seseorang baik sebagai pejabat publik maupun warga negara yang bukan sebagai pejabat publik.&nbsp; Dengan UU PDP, negara harus menjamin asas keseimbangan perlindungan data pribadi antara hak atas data pribadi satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum untuk memberikan pengakuan dan perlindungan data pribadi atas hak dasar kemanusiaan.&nbsp; “Oleh karena itu, rumusan frasa ‘melawan hukum’ dalam Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 tetap diperlukan keberadaannya sehingga sesuai dengan tujuan dibentuknya UU&nbsp;a quo,” kata Ridwan.&nbsp; Diketahui, sebelumnya gugatan tersebut diajukan Pengajar Prof Masduki, Ilustrator/Pembuat Karikatur Amry Al Mursalaat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, serta Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) yang tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil Kebebasan Informasi dan Data Pribadi (SIKAP).&nbsp; Gugatan tersebut terkait dengan Pasal 65 ayat (2)&nbsp;juncto&nbsp;Pasal 67 ayat (2) UU PDP yang berbunyi&nbsp;"Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya."&nbsp; Pasal 67 ayat (2) UU PDP berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat&nbsp;miliar&nbsp;rupiah)”&nbsp;&nbsp; Sementara itu, pihak LBH Pers menilai bahwa dengan adanya putusan tersebut, tetap mempertahankan norma pidana yang tidak memiliki batasan yang jelas dan berpotensi digunakan untuk membungkam kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, kesusastraan, serta pelaksanaan hak publik untuk mengetahui.&nbsp; "Penolakan seluruh permohonan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi gagal merekognisi hak publik untuk mengetahui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia," tulis LBH Pers dalam keterangannya resminya.&nbsp; Pohaknya menilai bahwa Mahkamah tidak memberikan jaminan pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, yang secara tegas dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.&nbsp; "Permohonan tafsir pada pasal&nbsp;a quo,&nbsp;semata-mata demi mewujudkan keseimbangan antara hak atas informasi dan hak privasi, sehingga penerapannya sejalan dengan asas proporsionalitas," tulis LBH Pers.&nbsp; Selain itu, putusan tersebut juga dinilai menandai kegagalan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai&nbsp;guardian of the constitution. Mahkamah dinilai memilih bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya persoalan pembatasan hak kepada pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum, meskipun risiko pelanggaran HAM telah nyata dan berulang kali terjadi.&nbsp; "Dengan ditolaknya permohonan ini, masa depan kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi berada dalam situasi yang semakin rentan. Negara kembali abai terhadap kewajibannya untuk memastikan bahwa pelindungan data pribadi tidak digunakan sebagai dalih untuk membungkam kritik, membatasi kerja pers, dan menggerus ruang demokrasi di Indonesia," tulis LBH Pers. &nbsp;

MK Tolak Gugatan Uji Materiil UU PDP, LBH Pers: Berpotensi Bungkam Kerja Jurnalistik dan Hak Publik

Berita Terkait

Berita Rekomendasi