JAKARTA, REQnews - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyebut bahwa tugas badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia mungkin menjadi yang paling rumit sedunia.&nbsp; Hal itu dikatakan Nicke ketika dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina beserta subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada Selasa 20 Januari 2026.&nbsp; "Jadi, memang mungkin di seluruh dunia hanya BUMN di Indonesia yang mempunyai misi yang sangat rumit seperti ini," kata Nicke dalam persidangan.&nbsp; Ia menegaskan bahwa Pertamina tidak bisa dilihatnya sebagai perusahaan biasa, mengingat memiliki mandat menjalankan bisnis dari hulu hingga hilir.&nbsp; Selain itu, Pertamina juga harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang merangkul perusahaan lokal, dengan harapan dapat memberikan efek dan memicu pertumbuhan ekonomi.&nbsp; "Kita juga lokomotif sehingga melibatkan pengusaha lokal yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan masuk ke bisnis perintis yang swasta gak bisa masuk. Membina UMKM juga," katanya.&nbsp; Nicke menegaskan bahwa Pertamina tak bisa hanya mencari keuntungan layaknya perusahaan biasa, namun juga bertugas sebagai pelayan publik.&nbsp; "Tetapi, kita juga mengemban amanah untuk menjalankan fungsi dari public service obligation (PSO) yang menjadi kewajiban pemerintah kepada masyarakat,” lanjut Nicke.&nbsp; Menurutnya, tugas tersebut telah tertuang dalam program kerja yang sejalan dengan Undang-Undang BUMN. Bahkan dalam UU Energi, negara melalui Pertamina juga harus menguasai ketahanan energi.&nbsp; Menurutnya, Pertamina juga terkadang harus masuk ke ranah bisnis yang tidak dijamah oleh perusahaan lain, serta membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).&nbsp; “Dan, kalau kita bicara energi migas, maka satu-satunya yang dimiliki oleh pemerintah itu adalah Pertamina. Oleh karena itu, misi menjalankan ini juga menjadi mandat yang harus dijalankan,” ujarnya.&nbsp; Pengawasan tugas tersebut berada di bawah tiga kementerian yaitu ada Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Keuangan.&nbsp; Kementerian BUMN sebagai pemegang saham sekaligus yang menjalankan fungsi korporasi. Kemudian, Kementerian Keuangan yang memberikan arahan dan persetujuan atas subsidi dan kompensasi yang diberikan.&nbsp; Serta, Kementerian ESDM yang mengawasi dan memberikan arahan teknis sekaligus menjalankan fungsi PSO alias pelayanan publik, dalam hal ini soal ketahanan energi nasional.&nbsp; “Tentu ada tiga regulasi yang menaungi, tiga-tiga ini yang dituangkan di dalam RJPP, RKAP, visi, misi, dan juga program-program serta kebijakan-kebijakan pemerintah,” kata Nicke.&nbsp; Sebelumnya, Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna menyebut JPU menjadwalkan pemeriksaan sebanyak sembilan saksi dalam kasus tersebut.&nbsp; Berikut daftar saksi yang dijadwalkan untuk dihadirkan dalam sidang:&nbsp; 1. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2016-2019 Ignasius Jonan 2. Wakil Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar 3. Direktur Utama PT Pertamina periode 2018-2024 Nicke Widyawati 4. Komisaris Utama periode 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 5. Senior Manager Management Reporting PT Kilang Pertamina International Luvita Yuni. 6. Rayendra 7. Ufo Budianto 8. Prima Panggabean 9. Rusdi Rahmani&nbsp; Namun, tujuh saksi lainnya tak hadir dalam pemeriksaan, hanya Nicke dan Luvita yang memenuhi panggilan pemeriksaan.&nbsp; Jaksa Penuntut Umum (JPU) Triyana Setia Putra mengatakan Ahok belum bisa menghadiri sidang sebagai saksi lantaran masih berada di luar negeri.&nbsp; "Pak Basuki (Ahok) masih di luar negeri," ujar Triyana dalam pembukaan sidang, di PN Tipikor Jakpus pada Selasa 20 Januari 2026.&nbsp; Pihaknya pun memastikan akan menghadirkan Ahok dalam sidang lanjutan pada pekan depan.&nbsp; "Altenatifnya kami berbarengan dengan ahli. Kami minta waktu minggu depan. Sudah terkonfirmasi (akan hadir) melalui sekretarisnya Pak Basuki bisa hari Selasa," ujarnya.&nbsp; Diketahui, dalam kasus ini Nicke dimintai menjadi saksi untuk enam terdakwa lainnya. Sementara itu, secara keseluruhan sidang hari ini berlangsung untuk sembilan terdakwa.&nbsp; Mereka adalah Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak Muhamad Kerry Adrianto Riza, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono.&nbsp; Kemudian, ada Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo.&nbsp; Lalu, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya, dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.&nbsp; Dalam kasus tersebut, para terdakwa dan tersangka secara keseluruhan disebutkan telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 285,1 triliun.&nbsp; Meski demikian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa dalam beberapa proyek dan pengadaan secara terpisah.

Jadi Saksi Sidang Korupsi Minyak Mentah, Nicke Widyawati: Tugas BUMN Indonesia Paling Rumit Sedunia

Berita Terkait

Berita Rekomendasi