JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.reqnews.com/read/news/93416/kpk-bawa-delapan-orang-ke-jakarta-dalam-ott-pati-dua-camat-hingga-kepala-desa-terlibat">KPK</a>) resmi menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Penetapan tersebut diikuti dengan penahanan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.<a href="https://www.reqnews.com/read/news/93398/kpk-gunakan-mapolres-kudus-untuk-periksa-sudewo-hampir-24-jam">Sudewo </a>tidak sendiri. Ia ditahan bersama tiga orang lainnya, yakni Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono Kepala Desa Arumanis, serta Karjan Kepala Desa Sukorukun. Keempatnya tampak mengenakan rompi oranye bertuliskan “Tahanan KPK” saat digiring keluar Gedung Merah Putih, Selasa 20 Januari 2026.Sebelum memasuki mobil tahanan, Sudewo sempat menghentikan langkahnya untuk merespons pertanyaan wartawan. Dalam pernyataan singkatnya, ia membantah keras tuduhan pemerasan dan menyebut dirinya menjadi pihak yang dikorbankan dalam perkara ini. “Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali,” ujar Sudewo.Ia juga menjelaskan bahwa rencana pengisian jabatan perangkat desa sejatinya belum memasuki tahap pelaksanaan. Menurutnya, proses tersebut baru dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026, menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (<a href="https://www.reqnews.com/read/news/87489/kpk-tahan-eks-anggota-dprd-jambi-dugaan-suap-pengesahan-rapbd">APBD</a>) yang hanya mencakup pembayaran gaji perangkat desa selama empat bulan, yakni mulai September melalui skema sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).Sudewo menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum pernah membahas pengisian jabatan perangkat desa, baik dengan kepala desa, camat, maupun organisasi perangkat daerah terkait. “Kepada camat, kepada OPD belum membahasnya sama sekali,” katanya.Menanggapi isu adanya transaksi antara kepala desa dan pihak tertentu, Sudewo juga membantah keras. Ia mengklaim telah melakukan klarifikasi untuk memastikan bahwa proses seleksi perangkat desa ke depan dilakukan secara adil dan objektif tanpa celah praktik permainan. Sebagai bentuk antisipasi, ia menyebut telah memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tri Suharyono, pada awal Desember 2025 untuk menyiapkan draf peraturan bupati yang menutup peluang penyimpangan.Sementara itu, KPK menyatakan penetapan status tersangka terhadap keempat orang tersebut telah didasarkan pada kecukupan alat bukti. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa penyidik juga mengamankan uang senilai Rp2,6 miliar yang diduga berasal dari delapan kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken.

Ditangkap dan Jadi Tersangka, Sadewo Sebut Dirinya Dikorbankan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi