JAKARTA, REQNews - <a href="https://www.reqnews.com/read/news/93399/tiga-saksi-kasus-chromebook-akan-dilaporkan-ke-kpk-diduga-menerima-gratifikasi">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) </a>mengungkapkan bahwa perkara yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi, terbagi ke dalam dua klaster utama. Hal tersebut disampaikan usai KPK menetapkan Maidi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi fee proyek dan pengelolaan dana corporate social responsibility (<a href="http://www.reqnews.com/read/news/91614/jejak-uang-csr-biojk-istri-perwira-polri-diperiksa-dua-anggota-dpr-jadi-tersangka">CSR</a>) pada Selasa 20 Januari 2026.Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi kecukupan alat bukti. Atas dasar itu, KPK lebih dulu menggelar operasi tangkap tangan (<a href="qnews.com/read/news/93416/kpk-bawa-delapan-orang-ke-jakarta-dalam-ott-pati-dua-camat-hingga-kepala-desa-terlibat">OTT</a>) secara senyap pada Senin 19 Januari 2026.“Dengan terpenuhinya alat bukti, KPK meningkatkan perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, salah satunya berinisial MD,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.Asep memaparkan, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang diduga dilakukan Maidi bersama Rochim Ruhdiyanto (RR). Dugaan tersebut diduga memenuhi unsur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.“Klaster ini terkait dugaan pemerasan dengan modus permintaan imbalan proyek serta pengelolaan dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun,” jelasnya.Sementara itu, klaster kedua menyangkut dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Maidi bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah. Perbuatan tersebut disangkakan melanggar Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.Berdasarkan rangkaian alat bukti yang telah dikantongi, KPK langsung melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari pertama, terhitung mulai 20 Januari hingga 8 Februari 2026.“Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Asep.Selain Maidi, KPK juga menetapkan Rochim Ruhdiyanto yang berasal dari unsur swasta sebagai tersangka, serta Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. &nbsp;

OTT KPK Seret Wali Kota Madiun, Perkara Dibagi dalam Dua Klaster

Berita Terkait

Berita Rekomendasi