JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut potensi pidana 28 perusahaan yang izinnya dicabut Presiden Prabowo karena melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.&nbsp; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan bahwa pendalaman dilakukan untuk mengetahun potensi pidana baik yang merugikan keuangan negara maupun aspek kerusakan ekologis.&nbsp; Febrie menjelaskan jika langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah menggelar rapat terkait tindak lanjut&nbsp;pencabutan izin tersebut. Pihaknya pun saat ini masih melakukan analisis data operasional dari 28 perusahaan tersebut.&nbsp; “Sekarang sedang didalami. Baru selesai rapat kemarin. Tindak lanjutnya nanti akan kami umumkan, proses pidananya sedang kami dalami,” kata Febrie di Jakarta pada Kamis 22 Januari 2026.&nbsp; Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) untuk mengecek ke lapangan. Menurutnya, pencabutan perizinan tak serta-merta menghentikan proses penegakan hukum.&nbsp; “Di lapangan nanti akan kita bicarakan ini, kan ada Kasatgasnya ini, ada Satgas Garuda, ada Satgas Halilintar. Nanti kita temuan-temuan di lapangan itu secara fisik akan ada operasi di sana," katanya.&nbsp; Terkait dengan pemanfaatan lahan setelah dicabut, Febrie mengatakan bahwa pemerintah akan menentukan kebijakan lanjutan melalui kementerian/ lembaga terkait.&nbsp; “Nanti leading sector lah, ada Kementerian Kehutanan, ada Menteri Keuangan dan lain-lain," ujarnya.&nbsp; Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.&nbsp; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pencabutan izin dilakukan berdasarkan hasil audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dilakukan setelah terjadinya bencana di wilayah tersebut.&nbsp; Perizinan yang dicabut meliputi izin pemanfaatan hutan atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), izin usaha pertambangan (IUP), serta izin usaha perkebunan.&nbsp; Sementara itu, total luas kawasan yang izinnya dicabut mencapai lebih dari 1 juta hektar, yang terdiri atas 22 PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar serta enam perusahaan di sektor tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

Kejagung Usut Potensi Pidana 28 Perusahaan di Aceh-Sumatra yang Izinnya Dicabut

Berita Terkait

Berita Rekomendasi