JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap mengenai bahaya child grooming, yang merupakan tindak pidana menyasar korban anak-anak, namun sulit dalam pembuktian di pengadilan.&nbsp; Hal itu dikatakan oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan pada Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung, Helena Octavianne dalam kegiatan webinar dengan tema "Child Grooming sebagai Kejahatan Tersembunyi: Strategi dan Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum" pada Sabtu 24 Januari 2026.&nbsp; "Bahaya dari child grooming, child grooming merupakan gerbang untuk berbagai tindak pidana, baik kekerasan seksual pada anak hingga tindak pidana perdagangan orang," kata Helena dikutip pada Senin 26 Januaru 2026.&nbsp; Helena menjelaskan bahwa seseorang yang menggunakan aktivitas child grooming untuk melakukan tindak pidana, bisa dijerat dengan menggunakan sejumlah pasal.&nbsp; Ia mengatakan bahwa penyidik kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bisa menggunakan pasal yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang ITE, dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam pembuktian kasus child grooming.&nbsp; "Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, child grooming bisa digolongkan dalam eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, bisa juga berujung ke TPPO," katanya.&nbsp; Kemudian, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), child grooming dikategorikan sebagai penyebaran konten eksploitasi seksual anak melalui media elektronik.&nbsp; Sementara itu, pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), child grooming relevan dengan pelecehan seksual non-fisik yang melibatkan bujuk rayu atau tipu muslihat.&nbsp; Meski demikian, ia mengatakan bahwa yang menjadi kendala utama dalam proses kasus child grooming yaitu dalam penanganan kasusnya.&nbsp; "Untuk membuktikannya sulit, tadi yang seperti sudah saya jelaskan di awal. Kadang-kadang korban tidak berani speak up, tidak berani berbicara," kata dia.&nbsp; Bahkan, ia menyebut bahwa kebanyakan orang tua merasa malu jika mengetahui anaknya menjadi korban dari child grooming, karena dianggap sebagai aib keluarga.&nbsp; "Tidak ada korban ataupun keluarga dari korban yang mau melaporkan kejadian dari child grooming tersebut," tambahnya.&nbsp; Lebih lanjut, Helena mengatakan bahwa child grooming tidak selalu dimulai dengan kekerasan fisik. Pelakunya, kata dia, lebih sering memanfaatkan kondisi psikologis anak yang membutuhkan perhatian.&nbsp; "Misalnya anak tersebut di rumahnya main sendiri, orang tuanya tidak memberikan perhatian, kemudian dia merasa 'aduh kok saya sendirian ya'. Jadi karena rasa tidak aman, rasa tidak punya teman, adalah anak itu memerlukan perhatian," katanya.&nbsp; Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelaku atau predator anak karena merasa anak tersebut mudah untuk didekati. Menurutnya, hal itu yang menjadikan child grooming tak memiliki tanda-tanda kekerasan fisik, sehingga pembuktian luka psikologis korban menjadi sangat sulit.&nbsp; Selain itu, Helena juga mengungkap terkait dengan lemahnya implementasi hukum untuk menindak child grooming. Terutama, kata dia, kesulitannya dalam membuktikan adanya manipulasi psikologis yang terjadi pada korban.&nbsp; Menurutnya, diperlukan keahlian khusus dari psikolog untuk membuktikan luka psikolog yang konkret yang dialami korban. Namun, ia mengatakan bahwa selain visum et repertum untuk korban pelecehan, pencabulan serta pemerkosaan bisa juga dilakukan visum et psikolog, bagi korban child grooming.&nbsp; "Jadi sebenarnya kasus child grooming ini sudah ada tanda-tanda untuk menuju ke arah kita bisa melakukan tindakan kepada si pelaku dan kemudian memidanakannya," ujarnya.

Kejaksaan Ungkap Bahaya Child Grooming, Tindak Pidana yang Sulit Pembuktian

Berita Terkait

Berita Rekomendasi