JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyoroti kasus child grooming setelah aktris Aurelie Moeremans merilis buku dengan judul "Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth", pada 10 Oktober 2025 lalu.&nbsp; Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan pada Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung Helena Octavianne menilai bahwa kasus Aurelie menjadi salah satu contoh, masih lemahnya sistem perlindungan terhadap anak di Indonesia.&nbsp; "Sebuah memoar berjudul Broken String yang ditulis artis dan juga penyanyi Aurelie Moeremans, yang juga penyintas child grooming, memperlihatkan tentang lemahnya sistem perlindungan anak di Indonesia," kata Helena dalam webinar dengan tema 'Child Grooming sebagai Kejahatan Tersembunyi: Strategi dan Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum', pada Sabtu 24 Januari 2026.&nbsp; Helena mengatakan siring berkembangnya kasus child grooming, Aurelie justru mengaku menyesal telah membagikan pengalamannya tersebut. Hal itu karena beredarnya informasi yang dinilai hanya mengedepankan sensasional belaka.&nbsp; Selain itu, ia juga menyoroti terkait dengan laporan keluarga Aurelie Moeremans ke Lembaga Perlindungan Anak yang dinilai tidak bersambut atau kurang mendapat perhatian.&nbsp; Bahkan, ada pengacara yang ketika diajak konsultasi justru berpendapat kasus tersebut akan memberatkan Aurelie Moeremans sendiri. Sebab, sebagian bukti yang ditunjukkan seperti foto dikirim sendiri oleh Aurelie, dan memar bekas kekerasan dari pelaku dianggap tidak cukup.&nbsp; "Ini ada beberapa testimoni terkait lemahnya perlindungan anak di Indonesia, antara lain dari Aurel sendiri. Bahwa sangat penting dan mendesak perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia," katanya.&nbsp; Berdasarkan pengalaman Helena Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, menunjukkan bahwa sistem masih sering gagal memahami kompleksitas grooming.&nbsp; "Banyak korban datang untuk mencari perlindungan tapi justru pulang dengan rasa kecewa dan takut," tambahnya.&nbsp; Ia mengatakan bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Fauzi sempat mengatakan bahwa perlindungan dan layanan bagi korban masih belum terlaksana dengan maksimal, sebab hanya sebagian kecil korban yang tercatat dalam sistem pelayanan.&nbsp; "Kemudian juga dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sistem perlindungan anak masih butuh banyak perbaikan, baik dari segi regulasi hingga prosedural yang ramah anak, terutama para korban kekerasan," katanya.&nbsp; Selanjutnya, kata dia, Direktur LBH APIK (Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) mengatakan bahwa perlu dibangun narasi publik yang tegas bahwa child grooming adalah kekerasan dan tidak ada kaitannya dengan cinta.&nbsp; "Penulisan berita sepatutnya berpihak pada korban. Perspektif aparat penegak hukum yang belum ramah anak dan para korban kekerasan juga menjadi hambatan dalam mendekatkan akses keadilan kepada anak yang menjadi korban," lanjutnya.&nbsp; Sehingga menurutnya, pembuktian adanya manipulasi psikologis yang terjadi pada korban menjadi salah satu hal yang menyebabkan child grooming sulit dipidana.&nbsp; Helena mengatakan bahwa terkait child grooming telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yaitu setiap orang yang menyalahgunakan hubungan keadaan kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang dengan maksud mendapat keuntungan atau ditujukan terhadap keinginan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda.&nbsp; "Ini adalah eksploitasi seksual. Kemudian juga perbudakan seksual ada di Pasal 13 Undang-Undang TPKS, dan juga kekerasan seksual berbasis elektronik ada di Pasal 14 Undang-Undang TPKS," kata dia.&nbsp; Helena mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan Undang-Undang TPKS terutama kasus child grooming yaitu ada konsep listing dengan mendata tindak pidana apa saja yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual di luar Undang-Undang TPKS, Undang-Undang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), Undang-Undang PA (Perlindungan Anak), Undang-Undang KDRT, KUHP, HAM, Undang-Undang Pornografi, dan undang-undang yang lain.&nbsp; "Yang bisa ditarik masuk dan dikualifikasi sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sehingga dapat menggunakan satu hukum acara yang ada, dua perlindungan, tiga pendampingan," tambahnya.&nbsp; Bahkan, ia mengatakan bahwa saat ini disetiap Kabupaten/Kota telah ada UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk melakukan pendampingan terhadap korban atau anak yang menjadi korban child grooming.&nbsp; "Kemudian ada konsep blanco strafbepalingen dalam Undang-Undang TPKS, yaitu blanco itu kosong. Jadi dilakukan agar apabila ada tindakan pidana kekerasan seksual lain yang baru akan ada kelak di kemudian hari, atau dengan perkembangan zaman terdapat tindak pidana yang dikualifikasi sebagai TPKS dapat tetap menggunakan hukum acara yang ada, perlindungan, pendampingan, serta pidana tambahan maupun tindakan yang ada dalam undang-undang ini tanpa membentuk norma-norma baru," ujarnya.

Kejaksaan: Kasus Aurelie Moeremans Jadi Tanda Masih Lemahnya Perlindungan Anak di Indonesia

Berita Terkait

Berita Rekomendasi