JAKARTA, REQnews - Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan pada Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung Helena Octavianne mengungkap peran Kejaksaan RI dalam menangani kasus child grooming.&nbsp; Hal itu dikatakan Helena dalam webinar dengan tema 'Child Grooming sebagai Kejahatan Tersembunyi: Strategi dan Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum', pada Sabtu 24 Januari 2026.&nbsp; Ia mengatakan bahwa Kejaksaan dalam menangani perkara child grooming sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak.&nbsp; "Peran Kejaksaan dalam perkara child grooming meliputi penuntutan pidana, perlindungan korban melalui gugatan perdata untuk hak asuh atau pendampingan hukum, pencegahan melalui penyuluhan hukum, serta koordinasi antarlembaga demi kepentingan terbaik anak. Jadi Kejaksaan berperan dari hulu ke hilir," kata Helena. Menurutnya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, Kejaksaan memiliki kewenangan yaitu menindaklanjuti laporan dan hasil penyelidikan kepolisian, menyusun dakwaan, dan melakukan penuntutan di pengadilan.&nbsp; Jaksa, kata dia, dituntut untuk bekerja secara hati-hati dan sensitif mengingat korban biasanya mengalami trauma yang mendalam dan membutuhkan pendekatan khusus.&nbsp; "Karena kalau nggak tertangani dengan baik, akan timbul dampak sosial lain seperti korban sulit berinteraksi, melakukan perilaku menyimpang, dan berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari," katanya.&nbsp; Bahkan, ia mengatakan jaksa melalui Jaksa Pengacara Negara juga bisa mengajukan gugatan untuk menuntut hak perwalian dari anak korban kekerasan, dan Anak tersebut bisa diambil perwaliannya dari orang tuanya.&nbsp; Kemudian, Helena menyebut bahwa sesuai dasar hukum dan perlindungan hak anak pada Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan seksual, eksploitasi, dan tindakan yang merugikan perkembangan fisik dan mentalnya.&nbsp; Helena menyebut jika Kejaksaan memiliki program Jaksa Masuk Sekolah sebagai upaya penyuluhan hukum yang sasarannya anak-anak sekolah. Ia menyebut bahwa program ini dioptimalkan untuk memberi edukasi kepada seluruh siswa dan siswi bagaimana cara menghindar dari kekerasan seksual.&nbsp; "Untuk berani dan tegas mengatakan tidak, serta menolak jika ada tindakan orang dewasa atau teman sebaya yang mengarah ke asusila," kata dia.&nbsp; Tak hanya itu, pada tahun 2021, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menerbitkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Pedoman ini menawarkan perlindungan hukum serta menjamin kedudukan perempuan dan anak setara dengan siapapun di hadapan hukum.&nbsp; Sebagai tindak lanjut, dibentuklah Posko Akses Keadilan Perempuan dan Anak serta Disabilitas di Kejaksaan Negeri, antara lain di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pandeglang, Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Garut, dan Kejaksaan Negeri Sanggau.&nbsp; Posko tersebut berfungsi sebagai ruang konsultasi dan edukasi hukum bagi korban kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya dan membuka perhatian masyarakat yang takut mengadukan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami.&nbsp; "Kehadiran posko ini diharapkan bisa mengurangi pelecehan yang dialami perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, terutama pelecehan dan kekerasan seksual, termasuk antisipasi merebaknya child grooming," ujarnya.

Helena Octavianne Ungkap Peran Kejaksaan Tangani Kasus Child Grooming

Berita Terkait

Berita Rekomendasi