JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi &nbsp;(KPK) tengah menguliti dugaan suap dalam proses pemeriksaan pajak di lingkungan <a href="https://www.reqnews.com/read/news/93260/dugaan-kongkalikong-pajak-kpk-amankan-dokumen-pt-wanatiara-persada">Kantor Pelayanan Pajak </a>(KPP) Madya Jakarta Utara. Sebanyak 17 orang telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara pengadaan pemeriksaan pajak periode 2021–2026. Pemeriksaan itu dibagi ke dalam tiga kluster besar: wajib pajak, konsultan pajak, dan petugas pajak.Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pembagian kluster dilakukan untuk memetakan peran masing-masing pihak dalam konstruksi perkara. Pada kluster wajib pajak, penyidik mendalami pengetahuan para saksi mengenai proses pemeriksaan pajak, khususnya dalam penentuan tarif dan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) milik PT WP yang ditangani KPP Madya Jakarta Utara.Sementara itu, kluster konsultan pajak menjadi pintu masuk untuk menelusuri praktik tawar-menawar di balik layar. KPK menduga konsultan berperan sebagai perantara negosiasi antara wajib pajak dan petugas pajak. Dari pemeriksaan sementara, penyidik menemukan adanya nilai awal pajak yang dipatok sebesar Rp75 miliar. Angka tersebut kemudian mengalami serangkaian negosiasi.“Hasilnya, nilai PBB PT WP turun drastis, dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar. Atau jika dihitung secara keseluruhan, menjadi Rp23,7 miliar all in, termasuk uang yang diduga akan diserahkan kepada petugas pajak,” ujar Budi, Selasa, 27 Januari 2026.Adapun kluster ketiga menyasar aparatur <a href="https://www.reqnews.com/read/news/31760/kpk-duga-barbuk-kasus-korupsi-direktorat-jenderal-pajak-dilarikan-naik-truk">Direktorat Jenderal Pajak</a>, mulai dari petugas di KPP Madya Jakarta Utara, kantor wilayah, hingga kantor pusat DJP. Pemeriksaan difokuskan pada dugaan kejanggalan dalam proses pemeriksaan dan penentuan tarif pajak.“Kami mendalami bagaimana alur pemeriksaan itu berjalan, termasuk penetapan nilai PBB PT WP, untuk melihat secara utuh peran masing-masing pihak dalam dugaan tindak pidana penyuapan ini,” kata Budi.Meski demikian, KPK belum berhenti pada 17 saksi tersebut. Penyidik masih membuka kemungkinan memeriksa pihak lain yang dinilai mengetahui atau terlibat dalam mekanisme penentuan nilai pajak. KPK berupaya merangkai potongan-potongan peran itu untuk mengungkap apakah pengaturan nilai pajak di KPP Madya Jakarta Utara berlangsung secara sistematis.

Tujuh Belas Orang Diperiksa, KPK Bedah Skema Suap Pajak di KPP Madya Jakarta Utara

Berita Terkait

Berita Rekomendasi